Pengadilan Agama Ponorogo Genjot Reformasi Layanan, Bidik Predikat WBK 2026
Muhammad Jati, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo ketika di wawancarai media
PONOROGO, SINYALPONOROGO — Komitmen membangun pelayanan publik yang bersih dan profesional terus diperkuat oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ponorogo. Saat ini, lembaga tersebut tengah memasuki tahapan penting berupa desk evaluasi dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah pengakuan bergengsi dari pemerintah atas integritas dan kualitas pelayanan instansi publik.
Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Muhammad Jati, menegaskan bahwa upaya menuju WBK bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh dalam budaya kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Selama ini kami sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya praktik penyuapan maupun gratifikasi. Namun, dengan adanya WBK, komitmen itu diperkuat dan dibuktikan melalui sistem yang terukur,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran internal maupun masyarakat terkait pentingnya zona integritas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh unsur di lingkungan pengadilan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Lebih dari sekadar label, predikat WBK diharapkan mampu menjadi jaminan mutu pelayanan bagi masyarakat. Artinya, setiap layanan yang diberikan benar-benar bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
“WBK bukan tujuan akhir, tetapi langkah menuju pelayanan yang semakin prima. Dengan sistem yang bersih, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan yang cepat, mudah, serta bebas biaya ilegal,” imbuhnya.
Target besar pun telah dipasang. Pengadilan Agama Ponorogo optimistis dapat meraih predikat WBK pada penilaian yang dijadwalkan berlangsung sekitar September 2026 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Upaya ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang terus digaungkan di berbagai lini pemerintahan, termasuk lembaga peradilan. Dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang humanis, Pengadilan Agama Ponorogo berharap dapat menjadi contoh nyata institusi yang bersih dan dipercaya masyarakat.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi layanan, langkah ini menjadi sinyal positif bahwa perubahan menuju birokrasi yang bebas korupsi bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang terus diperjuangkan.
Penulis : Nanang
