85 Dapur MBG Ponorogo Disorot, Bunda Lis Pasang Tiga Syarat: Limbah Aman, Dapur Proporsional, Bahan Lokal
 |
| Rapat koordinasi satgas MBG Kabupaten Ponorogo dipimpin langsung Bunda lisdyarita (foto Kominfo) |
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo tak cukup hanya dihitung dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan setiap hari. Di balik ratusan ribu porsi yang diproduksi, ada persoalan lain yang mulai menjadi perhatian: limbah dapur, kepadatan jumlah SPPG, hingga seberapa besar program tersebut menghidupkan ekonomi masyarakat lokal.
Hal itu menjadi sorotan dalam evaluasi Satgas MBG Kabupaten Ponorogo yang dipimpin Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita, Kamis (24/9/2026).
Bunda Lis meminta pengelolaan dapur MBG tidak hanya berorientasi pada produksi makanan, tetapi juga memperhatikan keamanan lingkungan dan kesehatan penerima manfaat.
Salah satu yang disorot adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dari puluhan SPPG yang beroperasi di Ponorogo, masih ditemukan persoalan terkait kesesuaian pengelolaan limbah.
“Kalau memang IPAL-nya tidak layak, kita wajib tegas kepada pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan karena sudah menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Lisdyarita.
Pemkab kemudian meminta setiap kepala SPPG melaporkan kondisi IPAL melalui koordinator wilayah untuk ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan.
Persoalan IPAL menjadi penting karena dapur MBG menghasilkan limbah setiap hari. Jika sejak awal tidak ditangani dengan benar, volume dan dampaknya berpotensi meningkat seiring dengan panjangnya operasional dapur.
Plh DLH Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo bahkan menyoroti adanya perbedaan antara standar IPAL yang digunakan BGN dengan standar teknis yang dimiliki DLH.
Menurut dia, aspek pengolahan limbah semestinya ikut menjadi pertimbangan sebelum penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bukan hanya soal limbah, jumlah dapur juga mulai dievaluasi.
Pemkab melihat persebaran SPPG harus disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Lisdyarita mencontohkan Kecamatan Mlarak yang menurut Pemkab memiliki jumlah dapur cukup banyak dibanding kebutuhan wilayahnya.
Karena itu, penambahan SPPG ke depan diharapkan tidak sekadar mengejar jumlah dapur, tetapi melihat peta kebutuhan. Wilayah yang masih kekurangan layanan justru dapat menjadi prioritas.
“Kalau memang mau menambah dapur, harusnya lebih diperhatikan cakupan penerima manfaatnya. Atau dialihkan ke kecamatan lain yang lebih membutuhkan tambahan dapur,” ujar Bunda Lis.
Di sisi lain, Pemkab ingin keberadaan dapur MBG meninggalkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Ponorogo.
Caranya, antara lain dengan mendorong perekrutan tenaga lokal serta penggunaan bahan pangan yang berasal dari daerah sendiri.
Dengan pola tersebut, uang yang berputar dalam program MBG tidak berhenti di dapur. Petani, peternak, pedagang, pelaku UMKM hingga tenaga kerja lokal juga diharapkan ikut merasakan dampaknya.
“Pemanfaatan bahan lokal dapat membuat manfaat program tidak berhenti pada penerima makanan,” kata Lisdyarita.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Ponorogo menyebut SPPG yang ada telah memiliki SLHS dan pemeriksaan kesehatan lingkungan dilakukan secara berkala, termasuk terhadap air bersih, limbah dan sampel makanan.
Dinkes juga mendorong para relawan dapur MBG menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Evaluasi ini datang di tengah pengawasan MBG yang memang semakin ketat secara nasional. BGN pada September 2026 bahkan menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG karena persoalan pemenuhan SLHS.
Artinya, tantangan MBG kini bukan lagi semata-mata “berapa banyak makanan yang bisa dibagikan”, tetapi bagaimana memastikan makanan tersebut diproduksi melalui dapur yang aman, limbahnya terkendali, kapasitasnya sesuai kebutuhan, dan perputaran ekonominya ikut dinikmati masyarakat sekitar.
Bagi Ponorogo, evaluasi tersebut menjadi pekerjaan rumah penting. Sebab semakin banyak dapur MBG berdiri, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah memastikan program nasional itu tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.(Nang/Kominfo).
