“Masa Ponorogo Mau Begini Terus?” Ali Mufthi Serukan Politik Murah dan Pemerintahan Bersih

Bincang santai soal Ponorogo kedepan bersama Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag, M.Si anggota Komisi V DPR RI fraksi partai Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Jatim

PONOROGO, SINYALPONOROGO — “Masa Ponorogo mau begini terus?” Pertanyaan itu dilontarkan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si., ketika berbicara mengenai masa depan Ponorogo di tengah berbagai persoalan yang belakangan mencuat, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Bagi Ali Mufthi, persoalan tersebut semestinya tidak membuat Ponorogo larut dalam pesimisme. Justru, momentum ini harus menjadi titik balik untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

“Ponorogo ke depan harus lebih baik. Ujian ini menjadi cara Tuhan untuk memberi kesadaran kepada kita. Kebaikan itu penting dan harus diapresiasi untuk menjadi lebih baik lagi,” ujarnya dalam sebuah bincang santai dengan awak media mengenai kondisi dan masa depan Ponorogo.

Menurutnya, Ponorogo membutuhkan optimisme sekaligus keberanian melakukan pembenahan. Berbagai peristiwa yang terjadi jangan sampai membuat pemerintah maupun masyarakat berhenti melakukan improvisasi dan pembangunan.

“Ponorogo butuh berkembang. Jangan sampai karena ada kegamangan, akhirnya orang stag, berhenti melakukan improvisasi,” tegasnya.

Politik Mahal Dinilai Rawan Korupsi

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Ali Mufthi adalah tingginya biaya politik.

Ia menyebut politik tanpa mahar sebagai salah satu komitmen penting Partai Golkar. Gagasan tersebut dinilai relevan untuk menekan ongkos politik yang selama ini dianggap terlalu mahal.

Sebab, menurut Ali Mufthi, mahalnya biaya politik memiliki konsekuensi terhadap pemerintahan setelah kontestasi berakhir.

“Politik tanpa mahar itu salah satu komitmen penting Partai Golkar. Kita ingin biaya politik ditekan. Karena biaya politik yang terlalu mahal rawan terjadinya korupsi,” katanya.

Ia mendorong agar proses politik, termasuk pemberian rekomendasi pencalonan, berjalan berdasarkan mekanisme yang jelas dan terukur, bukan karena transaksi politik.

Dalam diskusi tersebut, Ali Mufthi bahkan menggambarkan bagaimana mahalnya ongkos untuk maju dalam kontestasi politik bisa menjadi persoalan serius bagi calon maupun pemerintahan yang kelak terbentuk.

Karena itu, menurut dia, perlu ada kesepakatan bersama untuk membangun politik dengan biaya yang lebih rasional.

“Makanya ayo kita buat gerakan. Pilkada dengan biaya murah,” ujarnya.

Jangan Sampai Rakyat Kehilangan Kepercayaan

Ali Mufthi juga mengingatkan bahaya lain yang tidak kalah serius, yakni munculnya apatisme masyarakat.

Menurut dia, ketika berbagai persoalan pemerintahan terus diproduksi tanpa dibarengi langkah perbaikan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan maupun proses demokrasi.

“Biar rakyat tidak apatis. Kalau peristiwa digerus terus, maka akan menjadi kebenaran. Akhirnya masyarakat tidak percaya lagi,” katanya.

Karena itu, ia mendorong agar persoalan yang terjadi saat ini dibaca sebagai bahan evaluasi bersama, bukan semata-mata sebagai bahan untuk saling menyalahkan.

Birokrasi Harus Baik, Demokrasi Harus Saling Kontrol

Ali Mufthi berpandangan, Ponorogo membutuhkan sistem pemerintahan yang baik, birokrasi yang sehat, serta demokrasi yang mampu menjalankan fungsi kontrol.

Mekanisme check and balance dinilai penting agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

“Bagaimana birokrasi baik, sistem pemerintahan baik. Bagaimana demokrasi juga berjalan dengan baik, saling cek dan balance. Implikasinya bagi pembangunan baik,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembenahan tata kelola pemerintahan pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan masyarakat.

Sebab, ketika pembangunan tersendat akibat persoalan tata kelola dan kegamangan politik, masyarakat Ponorogo juga yang akan menanggung dampaknya.

“Kalau pembangunan tidak berjalan, ya rugi juga Ponorogo,” ujarnya.

APBD Ponorogo Perlu Dibaca Secara Rasional

Dalam bincang tersebut, Ali Mufthi juga menawarkan pembahasan lebih jauh mengenai kondisi anggaran daerah.

Ia menyatakan siap memberikan analisis mengenai APBD Ponorogo untuk melihat persoalan pembangunan dari sisi anggaran dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

“Kalau teman-teman setuju, nanti saya kasih analisa budget. Analisa APBD Ponorogo seperti apa, teman-teman akan bernalar kenapa terjadi persoalan di Ponorogo,” katanya.

Bagi Ali Mufthi, Ponorogo tidak boleh berhenti pada persoalan yang sedang terjadi. Daerah ini tetap harus bergerak, membangun dan melakukan pembenahan.

OTT KPK, mahalnya biaya politik dan kegamangan birokrasi, menurut dia, harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem.

Pertanyaan “masa Ponorogo mau begini terus?” akhirnya bukan sekadar kritik. Ia menjadi dorongan agar Ponorogo berani keluar dari siklus persoalan dan membangun pemerintahan yang lebih bersih, demokratis serta berpihak pada pembangunan.

Ponorogo tidak cukup hanya berharap keadaan berubah. Sistem politik dan pemerintahan juga harus berani dibenahi.(Nang/Red).