Aksi demo di depan balai desa Temon menuntut transparansi dan mundur kepala desa Temon
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Ratusan warga Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada Kamis (13/2/2025). Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana desa serta mendesak kepala desa beserta perangkat yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran untuk mundur dari jabatannya.
Demonstrasi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, dari pemuda hingga emak-emak, berlangsung dengan suasana panas. Massa membawa poster bernada kecaman seperti "Tikus kantor waktunya nyonyor", "Desa ini darurat keuangan", serta "Buka laporan keuangan desa".
Tak hanya itu, mereka juga membawa replika tikus dan keranda mayat yang kemudian dibakar di depan kantor desa sebagai simbol protes atas dugaan korupsi yang mereka tuduhkan.
Kekecewaan yang Memuncak
Koordinator aksi, Arip Santoso, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan puncak dari ketidakpercayaan warga terhadap kepemimpinan kepala desa yang dinilai tidak transparan dalam mengelola dana desa.
Warga bentangkan poster menuntut kades dan perangkat desa Temon mundur yang terlibat penyalahgunaan dana Desa
"Selama ini kami sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak desa untuk meminta kejelasan terkait anggaran, tapi selalu berbelit-belit. Warga semakin muak karena tidak ada perubahan, justru makin buruk," ujar Arip dalam orasinya.
Warga menyoroti sejumlah program desa yang dibiayai dana desa tetapi mangkrak dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka merasa dibohongi dan akhirnya memilih turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.
Aparat Siaga, Mediasi Berujung Pembubaran Damai
Mengantisipasi kemungkinan kericuhan, sebanyak 104 aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi. Meskipun berlangsung dengan tensi tinggi, demonstrasi tetap berjalan tertib tanpa insiden anarkis.
Setelah berorasi, perwakilan warga diterima oleh pihak kecamatan dalam forum mediasi yang dipimpin Camat Ngrayun, Bambang Sucipto. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan dua tuntutan utama: pertama, keterbukaan laporan keuangan desa, dan kedua, pencopotan kepala desa beserta perangkat yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana desa.
Meski belum ada keputusan konkret dalam mediasi, warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah perwakilan kecamatan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka.
Demonstrasi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintahan desa agar lebih transparan dalam mengelola anggaran dan tidak mengabaikan suara masyarakat. Jika tuntutan warga tidak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin aksi yang lebih besar akan kembali terjadi.(Nang).
Posting Komentar