Viral Dugaan Pemotongan KIP dan Penahanan Ijazah di SMA PB Ngrayun, Sekolah Buka Suara
Gambar hanya ilustrasi
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Media sosial kembali diramaikan isu sensitif dunia pendidikan. Kali ini, unggahan akun Facebook atas nama Miskun Miskun memantik perhatian warganet dengan tudingan adanya pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Pemberdayaan Bangsa (SMA PB), Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo.
Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan keluhan bahwa siswa penerima KIP disebut hanya menerima Rp150 ribu, dari total dana sekitar Rp1,8 juta. Unggahan itu cepat menyebar dan memicu beragam komentar. Isu pun berkembang, tak lagi sebatas dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan, tetapi juga menyerempet tudingan penahanan ijazah bagi siswa yang belum melunasi kewajiban sekolah.
“Ijazah wae lo mas jare sak tumpuk sing enten sekolahan, boten enten sing mendet, cirose nek mendet kaleh nebus,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, menguatkan isu yang beredar di ruang publik.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala SMA PB Kartono mengaku terkejut. Ia menyatakan belum mengetahui persoalan yang ramai dibicarakan warganet.
“Mungkin salah paham, Pak. Saya kroscek dulu, ini baru habis yasinan,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp Kamis, 15/01/2026. Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi lanjutan dari pihak sekolah terkait dugaan penahanan ijazah belum disampaikan.
Sementara itu, sumber internal sekolah yang juga meminta identitasnya dirahasiakan membantah tegas tudingan penahanan ijazah. Menurutnya, sekolah telah memutuskan pembagian ijazah secara menyeluruh.
“Mboten benar, Pak. Ijazah untuk yang sudah lunas sudah diberikan. Bahkan rapat terakhir awal semester lalu diputuskan semua ijazah dibagikan,” tegasnya.
Terkait isu pemotongan dana KIP, sumber internal tersebut menyebut persoalan itu lebih pada miskomunikasi. Dana KIP, kata dia, sejatinya tidak dipotong, melainkan sebagian disepakati untuk pembayaran kebutuhan sekolah seperti seragam. Namun, kurangnya pemahaman orang tua membuat kebijakan itu dipersepsikan sebagai pemotongan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara sekolah, siswa, dan orang tua. Di era media sosial, satu unggahan bisa menjalar menjadi bola panas. Klarifikasi yang jernih dan cepat menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.(Nang/Red).
