Kawal Infrastruktur Pacitan, Komisi D Jatim Siap Perjuangkan Alih Status Jalan hingga Pelebaran Arjosari–Purwantoro
Komisi D DPRD Propinsi Jatim menerima kunjungan komisi IV DPRD Pacitan
SURABAYA, SINYALPONOROGO – Komisi D (Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Pacitan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
 |
| Hj. Atika Banowati, SH bersama rekan komisi D ketika menerima komisi IV DPRD Pacitan |
Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Atika Banowati, SH, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai usulan prioritas dari Kabupaten Pacitan.
“Sebagai wakil dari Dapil IX yang meliputi Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan Ngawi, kami siap mengawal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Pacitan, khususnya terkait infrastruktur,” ujarnya.
Salah satu usulan krusial yang mengemuka adalah alih status jalan dari Slahung–Tegalombo menjadi jalan provinsi. Menurut Atika, perubahan status tersebut penting agar penanganan jalan bisa lebih maksimal melalui kewenangan dan dukungan anggaran provinsi.
Selain itu, pelebaran jalan Arjosari–Purwantoro juga menjadi perhatian. Proyek tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur penghubung antarwilayah. Namun hingga kini, masih terdapat sekitar 10 kilometer ruas jalan yang belum tersentuh pelebaran.
“Atika menyebut, penyelesaian ruas yang tersisa ini akan terus didorong agar tuntas, sehingga konektivitas wilayah dapat meningkat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas level pemerintahan dalam memastikan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Dengan pengawalan dari DPRD Provinsi, harapan percepatan pembangunan di Pacitan kini kian terbuka. Pemerintah daerah pun didorong aktif mengawal usulan agar masuk dalam prioritas program pembangunan provinsi ke depan.
Penulis : Nanang
