Gen Z Didorong Ambil Peran, Soswan DPRD Jatim Soroti Krisis Sampah dari Hulu
H. Sapto Djadmiko, narasumber Soswan Kebersihan adalah tanggungjawab kita di warung Walpram bersama Hj. Atika Banowati, SH anggota Komisi D DPRD Propinsi Jatim fraksi partai Golkar
PONOROGO, SINYALPONOROGO — Persoalan sampah kian mengkhawatirkan dan tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis semata. Dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan (Soswan) DPRD Jawa Timur bertema “Kebersihan adalah Tanggung Jawab Kita”, kesadaran kolektif masyarakat—terutama generasi muda—didorong menjadi kunci utama penyelesaian krisis lingkungan.
Kegiatan yang digelar di Warung Walpram, Ahad (28/6/2026), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membedah persoalan sampah dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hj. Atika Banowati, SH, meski tidak hadir secara langsung, menegaskan melalui pesannya bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan semata beban pemerintah.
“Setiap individu menyumbang sampah. Maka, setiap individu pula harus bertanggung jawab. Ini sudah menjadi persoalan luar biasa—bukan hanya Ponorogo darurat sampah, tapi Jawa Timur juga dalam kondisi warning,” tegasnya.
Atika secara khusus mengajak generasi Z untuk mengambil peran aktif, setidaknya dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Menurutnya, perubahan perilaku menjadi fondasi penting agar sampah tidak terus menjadi “racun” sosial dan ekologis.
Sorotan tajam datang dari aktivis lingkungan peraih Kalpataru, Endang Widyati. Ia menilai akar persoalan sampah terletak pada pola pikir masyarakat yang masih bertumpu pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai solusi utama.
“Sampah itu diproduksi manusia, maka harus diselesaikan oleh manusia. Idealnya selesai di rumah tangga, bukan menumpuk di TPS,” ujarnya.
Endang juga menyinggung banyaknya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS3R yang tidak berumur panjang akibat tingginya biaya operasional. Sebagai alternatif, ia mendorong penguatan sistem bank sampah berbasis masyarakat yang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga bernilai ekonomi.
“Kalau dikelola dengan baik, sampah bisa jadi sumber penghasilan. Ini yang harus didorong,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, H. Sapto Djadmiko, menegaskan perubahan arah kebijakan pengelolaan sampah. Ke depan, tidak ada lagi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.
“TPA hanya untuk residu, yakni sampah yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Fokus kita sekarang adalah pengelolaan dari sumber,” jelasnya.
DLH Ponorogo terus mendorong berbagai skema pengelolaan berbasis masyarakat seperti bank sampah, TPS3R, TPST, Material Recovery Facility (MRF), pengolahan maggot BSF, hingga rumah kompos. Selain itu, pendekatan teknologi juga mulai dikembangkan melalui waste to energy, RDF, co-processing dengan industri, hingga penggunaan insinerator untuk residu sesuai standar lingkungan.
Kegiatan Soswan ini menegaskan bahwa krisis sampah bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan krisis kesadaran. Tanpa perubahan paradigma dari masyarakat, upaya teknis sebesar apa pun berpotensi tidak berkelanjutan.(Nang/Red).
