KKMP Terkendala Lahan, Dandim Ponorogo Dorong Peran Pemda dan Skema Minimalis
PONOROGO, SINYALPONOROGO — Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kabupaten Ponorogo masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan. Kondisi ini diakui langsung oleh Dandim Ponorogo, Letkol ARH Faruk Saputra, yang menilai sebagian besar kelurahan belum memiliki lahan dengan spesifikasi yang diharapkan.
Menurutnya, persoalan tersebut sebenarnya memiliki titik solusi yang jelas, yakni berada pada peran pemerintah daerah. Sebab, aset lahan yang memungkinkan untuk pembangunan koperasi berada dalam kewenangan Pemda.
“Untuk KKMP ini kendalanya memang di lahan. Tapi sebenarnya solusi ada di Pemda, karena yang punya lahan kan pemerintah daerah,” ujar Faruk kepada Sinyal Ponorogo Jumat, 5/6/2026.
Ia menambahkan, dengan keterbatasan lahan yang ada saat ini, ke depan sangat dimungkinkan adanya penyesuaian konsep pembangunan KKMP. Salah satunya melalui desain bangunan dengan tipe yang lebih kecil atau minimalis, sehingga tetap bisa direalisasikan di tengah keterbatasan ruang.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kemungkinan ke depan ada revisi tipe pembangunan yang lebih kecil atau minimalis. Semoga saja ke arah sana,” imbuhnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada kepastian terkait skema tersebut. Baik dari sisi kebijakan maupun konsep teknis pembangunan, masih belum dirumuskan secara jelas.
Di sisi lain, wacana penggabungan koperasi dalam satu kecamatan juga dinilai belum menjadi solusi ideal. Faruk menyebut skema tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait mekanisme dan struktur kepengurusan.
“Kalau digabung satu kecamatan satu koperasi, nanti pengurusnya bagaimana? Itu juga masih belum jelas,” tegasnya.
Sementara itu, perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Ponorogo menunjukkan progres yang cukup signifikan. Secara umum, pembangunan fisik telah mencapai lebih dari 80 persen. Namun, operasionalnya masih belum berjalan optimal.
Hal ini disebabkan karena pengisian fasilitas penunjang masih dilakukan secara bertahap. Sejumlah sarana seperti pendingin ruangan (AC) hingga kendaraan operasional—truk, pick-up, dan roda tiga—belum sepenuhnya tersedia.
“Sebagian sudah datang dan terdistribusi, tapi memang belum lengkap. Jadi belum bisa beroperasi penuh,” jelasnya.
Faruk juga mencontohkan Kabupaten Nganjuk yang telah lebih dulu menjalankan KDMP secara operasional. Bahkan, peresmian salah satu KDMP di daerah tersebut dilakukan langsung oleh Presiden saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
Dengan berbagai dinamika tersebut, keberhasilan program koperasi Merah Putih—baik di tingkat desa maupun kelurahan—sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, terutama dukungan konkret dari pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dan regulasi pendukung.
Penulis : Nanang
