Limbah Porang dan MBG Diduga Cemari Sungai Polorejo, Warga Resah Air Keruh dan Bau Menyengat
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Kondisi Sungai Polorejo di wilayah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, menuai sorotan publik. Aliran sungai yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan warga kini tampak memprihatinkan. Air berubah keruh dengan warna kecoklatan, disertai kotoran yang diduga berasal dari limbah pengolahan porang dan aktivitas MBG di sekitar lokasi.
Kondisi tersebut pertama kali mencuat setelah diunggah oleh akun Facebook Hap Latull Arsy di grup ICWP pada Kamis (11/6/2026), sekitar lima jam sebelum kabar ini beredar luas. Unggahan itu langsung mendapat respons besar dari warganet, dengan ratusan tanda suka dan komentar yang sebagian besar bernada keluhan dan kekhawatiran.
Dalam unggahan tersebut, tampak aliran sungai dipenuhi material limbah yang membuat air berubah warna menjadi butek kecoklatan. Selain itu, sejumlah warga juga mengeluhkan bau tidak sedap yang menyengat, terutama saat debit air rendah.
Komentar warganet pun mencerminkan keresahan yang dirasakan masyarakat. Akun Rizky, misalnya, menulis, “Lebih baik tidak ada MBG dan porang. Insya Allah kaline resik. Hanya kui solusine.”
Sementara itu, akun Pingquence menyoroti dampak yang lebih luas, “Bikin pendangkalan kali dan bau busuk. Pencemaran udara. Hanya dengan air deras yang bisa memulihkan.”
Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Limbah dari pengolahan porang, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mencemari lingkungan. Kandungan sisa bahan organik dalam limbah dapat meningkatkan kekeruhan air serta memicu bau tidak sedap akibat proses pembusukan. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini berisiko mengganggu ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, aktivitas MBG yang diduga turut menyumbang limbah juga menjadi sorotan. Warga berharap ada pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan limbah industri agar tidak dibuang langsung ke aliran sungai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, baik dari pengelola usaha maupun instansi lingkungan hidup setempat. Meski demikian, masyarakat mendesak adanya langkah cepat dan konkret untuk menelusuri sumber pencemaran serta melakukan penanganan secepatnya.(Nang/red).
