Ponorogo Darurat Sampah, Hj. Atika Banowati DPRD Jatim Dorong Perubahan Sistem Pengelolaan

Soswan Hj. Atika Banowati, SH anggota Komisi D DPRD Propinsi Jatim fraksi partai Golkar Dapil IX meliputi Ponorogo Trenggalek Pacitan Magetan dan Ngawi

PONOROGO, SINYALPONOROGO — Kondisi darurat sampah di Kabupaten Ponorogo kian memprihatinkan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican dilaporkan telah mengalami overload, sehingga memicu kekhawatiran berbagai pihak terhadap dampak lingkungan yang semakin meluas.

Berangkat dari kondisi tersebut, Hj. Atika Banowati, SH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar Dapil IX (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan Ngawi), menggelar kegiatan Sosialisasi Dewan (Soswan) dengan tema “Kebersihan adalah Tanggung Jawab Kita”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Makan Sami Lumayan, Ponorogo, Sabtu (27/6/2026).

Dalam sambutannya, Atika Banowati menegaskan bahwa sosialisasi dewan ini merupakan upaya untuk mendekatkan anggota legislatif dengan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman tentang persoalan yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Materi tentang sampah ini sebenarnya sudah sering kita dengar, tetapi perlu penekanan kembali agar benar-benar menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan sampah menjadi isu krusial di hampir seluruh daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata, baik dalam bentuk solusi maupun upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

“Minimal kita bisa mengurangi, bahkan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” imbuhnya.

H.. Sapto Djadmiko, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Hadir sebagai narasumber, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo, H. Sapto Djadmiko, yang memaparkan materi bertema “Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir”. Dalam penjelasannya, Sapto menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan tidak lagi berfokus pada pembangunan TPA baru.

“Ke depan tidak ada pembangunan TPA baru. TPA hanya difungsikan untuk menampung residu, yaitu sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma, yakni pengurangan dan pemilahan sampah harus dimulai dari sumber, terutama rumah tangga. Masyarakat memiliki kewajiban untuk memilah dan mengurangi sampah sejak awal.

DLH Ponorogo juga mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai skema seperti bank sampah, TPS3R, TPST, MRF, pengolahan maggot BSF, rumah kompos, hingga pemanfaatan teknologi waste to energy.

Selain itu, skenario penanganan sampah terintegrasi juga melibatkan kerja sama dengan sektor industri melalui pengolahan RDF dan co-processing, serta penggunaan teknologi termal seperti insinerator untuk pengolahan residu sesuai standar.

Sementara itu, narasumber lainnya, Endang Widyati, aktivis lingkungan peraih penghargaan Kalpataru, menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam persoalan sampah.

“Ketika sampah menjadi masalah, kita harus bertanya siapa yang salah. Tanpa disadari, masyarakat memiliki andil besar dalam menciptakan sampah, terutama dari rumah tangga,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan terus menumpuk dan menjadi masalah serius di kemudian hari.

Endang juga mendorong penguatan peran desa melalui pembentukan bank sampah dan pengembangan TPS3R. Ia mencontohkan praktik di Desa Lembah Babadan, di mana sampah anorganik yang dikumpulkan dapat menjadi tabungan bagi warga.

“Meski nilainya kecil, jika dilakukan secara konsisten, akan menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan sosialisasi dewan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Krisis sampah di Ponorogo pun diharapkan dapat menjadi momentum perubahan menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penulis : Nanang