SUSPEND 11 SPPG DI PONOROGO DIPERTANYAKAN, MITRA NILAI KEPUTUSAN SEPIHAK DAN TANPA KOORDINASI
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Kebijakan penghentian sementara (suspend) terhadap 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo menuai polemik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah SPPG Nailan, Kecamatan Slahung, dengan mitra Haji Agus Zamroni yang secara terbuka mempertanyakan dasar dan mekanisme keputusan tersebut.
Agus Zamroni menilai kebijakan suspend dilakukan tanpa koordinasi yang jelas, bahkan tanpa melibatkan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat kabupaten. Ia menyebut keputusan itu diduga hanya berdasar laporan sepihak kepala SPPG, tanpa verifikasi menyeluruh terhadap data di lapangan.
“Kalau yakin dengan fakta yang benar, seharusnya dilakukan koreksi juga kepada korwil, korcam, dan kepala SPPG yang memiliki kewenangan mengajukan suspend,” tegasnya Senin, 1/6/2026.
Menurut Abah panggilan Agus Zamroni, selama ini pihak mitra SPPG Nailan telah bersikap kooperatif dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, perlakuan suspend tanpa pembinaan, arahan, maupun surat peringatan dinilai sebagai bentuk ketidakadilan.
“Tidak ada pembinaan sebelumnya, tidak ada surat peringatan kepada mitra investor dapur. Ini bisa menjadi bentuk ego sektoral atau bahkan ketidaktahuan karena belum adanya juklak dan juknis suspend yang jelas,” lanjut Abah.
Dampak Domino ke Rakyat Kecil
Lebih jauh, Abah menyoroti dampak luas dari kebijakan tersebut. Suspend tidak hanya berdampak pada operasional dapur MBG, tetapi juga memukul banyak pihak yang bergantung pada program tersebut.
Mulai dari relawan dapur yang kehilangan penghasilan, hingga para pemasok bahan pangan seperti peternak ayam petelur, peternak ayam potong, petani sayur, petani padi, hingga pengrajin tempe dan tahu yang terdampak fluktuasi harga bahan baku.
“Ini bukan sekadar soal dapur berhenti. Ini menyangkut mata rantai ekonomi rakyat. Ada peternak yang berharap telurnya dibeli, ada petani yang tidak bisa menunda panen, ada keluarga yang menggantungkan hidup dari sini,” ujarnya.
Tak hanya itu, kelompok penerima manfaat seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan lansia juga turut terdampak karena tidak lagi menerima program MBG yang semestinya menjadi jaminan pemenuhan gizi berkelanjutan.
Ancaman terhadap Kepercayaan Publik
Abah juga mengingatkan bahwa kebijakan suspend yang dinilai tidak transparan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program MBG.
Ia menyebut, jika kondisi ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin program unggulan pemerintah tersebut akan menjadi bahan kritik bahkan cemoohan publik.
“Kepercayaan publik bisa memudar. Mitra jadi khawatir, perbankan ragu menyalurkan pembiayaan, dan peluang kerja bisa hilang. Ini akibat keputusan yang tidak matang,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini cukup berat, dengan berbagai beban biaya hidup mulai dari pendidikan anak, cicilan kendaraan, kebutuhan rumah tangga, hingga kewajiban pembayaran listrik, pajak, dan BPJS.
Pemkab Ponorogo Tak Dilibatkan
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan suspend tersebut.
Padahal, menurutnya, pemerintah daerah selama ini aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna memastikan operasional SPPG berjalan sesuai aturan.
“Kami sering turun langsung untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan, bahkan untuk perbaikan berkelanjutan. Tapi soal suspend ini kami tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Lisdyarita menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi langsung ke Jakarta untuk meminta penjelasan kepada BGN terkait kebijakan tersebut.
Harapan Evaluasi dan Keadilan
Menutup pernyataannya, Agus Zamroni berharap seluruh pihak, baik mitra, pengelola program, maupun pemangku kebijakan, dapat bersikap lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
“Mitra, relawan, dan supplier adalah partner pengabdian kepada bangsa. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mematikan semangat dan harapan mereka,” pungkasnya.
Ia pun berharap program MBG tetap berjalan dengan baik sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat demi masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.
Penulis : Nanang
