Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo Masih Cair, Kejari Tekankan Perbaikan Tata Kelola Pasca Proses Hukum
Zulmar Adhy Surya, SH, MH
kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Meski Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo telah menetapkan FS sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2023–2026, aliran anggaran tersebut hingga kini masih tetap berjalan.
Fakta ini memunculkan perhatian publik. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, tunjangan perumahan anggota DPRD masih terus diterimakan tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menegaskan bahwa penanganan perkara ini masih dalam tahap proses. Oleh karena itu, belum ada keputusan final terkait penghentian maupun perubahan skema tunjangan tersebut.
“Status hukumnya masih berjalan. Artinya, semua masih dalam proses,” ujarnya.
Namun demikian, Kejari Ponorogo menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada aspek penindakan hukum. Lebih dari itu, kejaksaan juga mendorong adanya perbaikan tata kelola sebagai langkah penting pasca proses hukum.
Menurut Zulmar, pihak kejaksaan saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna membahas langkah-langkah strategis ke depan, khususnya terkait pembenahan sistem pemberian tunjangan perumahan DPRD.
“Perbaikan tata kelola menjadi bagian penting seiring dengan proses hukum yang berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.
Penetapan tersangka yang berasal dari kalangan staf sekretariat DPRD juga turut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai, pengusutan perkara ini seharusnya tidak berhenti pada pelaksana teknis, melainkan juga menelusuri pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan.
Pasalnya, mekanisme tunjangan perumahan DPRD melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari perumusan regulasi, penganggaran, hingga pencairan. Hal ini membuka kemungkinan adanya keterlibatan lebih luas dalam perkara tersebut.
Di tengah situasi ini, publik kini menaruh harapan besar agar Kejari Ponorogo mampu mengungkap perkara secara menyeluruh. Tidak hanya soal siapa yang bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga bagaimana sistem yang ada dapat diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kasus ini pun menjadi ujian penting bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus momentum untuk memperkuat tata kelola yang lebih baik di lingkungan pemerintahan.(Nang/Red).
