MHR Bicara Ponorogo: Jangan Ulangi Masa Lalu, Wujudkan Pemerintahan yang Bisa Menjembatani

PONOROGO, SINYALPONOROGO  – Muhammad Harun Al Rasyid (MHR), figur yang kini masuk dalam bursa calon Wakil Bupati Ponorogo untuk mendampingi Plt Bupati Lisdyarita, bicara terbuka soal arah pemerintahan Ponorogo ke depan.

Dalam bincang santai bersama awak media di Ponorogo, MHR menyebut dirinya memiliki satu kekhawatiran utama: jangan sampai persoalan pemerintahan dan politik yang pernah terjadi kembali terulang.

Menurut MHR, siapa pun yang berada di pemerintahan harus mampu menjadi jembatan antara birokrasi, kepala daerah dan DPRD.

“Jangan sampai ada kejadian serupa di satu periode ini,” ujarnya.

MHR menilai kebutuhan pemerintahan saat ini bukan sekadar figur yang memahami birokrasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi politik.

Ia menyebut nama Nyoto sebagai salah satu figur yang menurutnya kuat dari sisi birokrasi. Namun, menurut MHR, seorang wakil bupati juga membutuhkan kemampuan komunikasi politik agar mampu menyeimbangkan kerja kepala daerah.

“Wakil bupati itu bukan cuma di belakang meja. Harus ada sisi lain, termasuk kemampuan komunikasi politik,” katanya.

Bukan Membuat Program Baru

MHR juga menegaskan, jika nantinya mendapat amanah mendampingi Lisdyarita, dirinya tidak ingin datang dengan ambisi membuat program baru.

Baginya, pemerintahan yang berada di tengah jalan harus meneruskan program yang sudah dicanangkan sebelumnya.

Ia mencontohkan pembangunan Monumen Reog. Menurut MHR, program yang sudah menjadi bagian dari janji dan perencanaan pemerintahan sebelumnya harus dilanjutkan sepanjang dinilai baik untuk Ponorogo.

“Kita ini orang di tengah jalan yang masuk bus di tengah. Tidak bisa punya pikiran lain. Yang harus dilakukan adalah melanjutkan,” ujarnya.

MHR juga menyebut pentingnya memisahkan dinamika politik masa lalu dengan kebutuhan pemerintahan ke depan.

Ponorogo Tak Bisa Hanya Mengandalkan APBD

Salah satu gagasan yang kembali disinggung MHR adalah pengembangan Ponorogo menuju smart city, peningkatan aksesibilitas hingga pencarian sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.

Menurut dia, keterbatasan fiskal membuat Ponorogo tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh pembangunan.

MHR mencontohkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Ia juga membuka peluang masuknya investasi, termasuk untuk sektor rumah sakit.

“Pembangunan kalau hanya didasarkan dari dana APBD, nampaknya tidak cukup,” katanya.

MHR mengatakan, akses terhadap sumber pendanaan lain dan jejaring investasi menjadi salah satu hal yang bisa dibawa untuk mempercepat pembangunan Ponorogo.

Dari The World City ke Smart City

Gagasan MHR tentang Ponorogo bukan muncul kemarin. Saat mengikuti kontestasi Pilkada 2024, ia pernah menawarkan konsep pembangunan dengan visi besar The World City. JTV sebelumnya juga mencatat MHR ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Ponorogo pada 2024, dengan salah satu gagasannya menyangkut pengembangan potensi daerah dan pemerataan infrastruktur.

Kini, menurut MHR, gagasan tersebut tidak lagi ditempatkan sebagai “program pribadi”.

Ia memilih menempatkan dirinya sebagai bagian dari proses pemerintahan yang harus melanjutkan agenda yang sudah ada.

“Dulu saya sebagai calon bupati. Sekarang kita yang melamar. Harus dewasa dalam berpolitik, termasuk tahu posisi diri,” ujarnya.

Bagi MHR, persoalan Ponorogo ke depan bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintahan berjalan, komunikasi politik tersambung, birokrasi bekerja dan pembangunan memiliki sumber pembiayaan yang cukup.

“Yang diperlukan Bu Lis itu tadi. Saya bisa merangkum itu,” katanya.(Nang/Red).