BREAKING NEWS

Tiga Bulan Tersisa, Ponorogo Harus Kejar Rp48,6 Miliar

Grafik realisasi pajak daerah hingga September 2026

PONOROGO, SINYALPONOROGO
– Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2026 masih menyisakan pekerjaan besar. Hingga akhir September 2026, realisasi pajak daerah baru mencapai Rp177,73 miliar atau 78,51 persen dari target P-APBD sebesar Rp226,37 miliar.

Artinya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp48,64 miliar hanya dalam waktu tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.

Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah menjelang tutup tahun anggaran.

Kasi Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Ponorogo, Avin Wijayanto, S.Sos., MM, menjelaskan bahwa capaian penerimaan pajak hingga September 2026 berasal dari seluruh mata pajak daerah dengan tingkat realisasi yang berbeda-beda.

"Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan September 2026 mencapai Rp177,73 miliar atau 78,51 persen dari target P-APBD 2026," jelas Avin.

Jika dicermati, sejumlah sektor pajak menunjukkan performa cukup menggembirakan. Bahkan, ada yang sudah melampaui target tahunan.

Pajak reklame menjadi salah satu yang mencatatkan capaian tertinggi. Dari target Rp1,12 miliar, realisasinya mencapai sekitar Rp1,33 miliar atau 119,25 persen.

Pajak air tanah juga berhasil melampaui target dengan realisasi 115,36 persen. Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah mencapai Rp47,34 miliar dari target Rp51 miliar atau 92,84 persen.

Namun, gambaran berbeda terlihat pada beberapa sektor dengan kontribusi penerimaan yang besar.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), misalnya, baru terealisasi Rp50,89 miliar dari target Rp73,23 miliar atau 69,49 persen. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp22,34 miliar.

Sektor ini menjadi salah satu pekerjaan besar karena nilai targetnya cukup tinggi dan selisih penerimaannya masih signifikan.

Begitu pula opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari target Rp27,5 miliar, penerimaannya baru mencapai Rp21,13 miliar atau 76,84 persen. Masih ada kekurangan sekitar Rp6,36 miliar.

Sementara PBJT tenaga listrik yang ditargetkan Rp39,29 miliar telah terealisasi Rp31,34 miliar atau 79,78 persen.

BPHTB Menjadi Tantangan

Melihat komposisi penerimaan tersebut, mengejar kekurangan Rp48,64 miliar bukan pekerjaan ringan. BPPKAD perlu memastikan sektor-sektor yang potensinya masih besar dapat memberikan kontribusi maksimal pada triwulan terakhir.

BPHTB menjadi salah satu sektor yang menarik dicermati. Selain memiliki target cukup besar, realisasinya masih menyisakan selisih lebih dari Rp22 miliar.

Di sisi lain, capaian PBB-P2 yang sudah mendekati 93 persen menjadi modal positif bagi pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dari sektor ini diharapkan dapat membantu memperkuat pendapatan pada akhir tahun.

Tentu, upaya mengejar target bukan semata-mata soal meningkatkan angka penerimaan. Kepatuhan wajib pajak, pendataan potensi objek pajak, pengawasan, serta optimalisasi pelayanan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pendapatan daerah.

Sebab, pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Semakin optimal penerimaannya, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kini, tiga bulan terakhir 2026 menjadi periode penentu. Dengan realisasi yang sudah mencapai 78,51 persen, peluang memenuhi target masih terbuka. Namun, pekerjaan mengejar Rp48,64 miliar tetap membutuhkan strategi dan kerja ekstra.

Mampukah Ponorogo menuntaskan target pajak daerah Rp226,37 miliar hingga akhir Desember 2026? Tiga bulan ke depan akan menjadi pembuktiannya.(Nang/Red).

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar