Tak Perlu Malu Jadi Calon Wakil Bupati

Nanang Rianto, S.Sos Wartawan Sinyal Ponorogo

Diam-diam, bursa calon Wakil Bupati Ponorogo mulai mencuri perhatian. Nama-nama bermunculan. Ada yang disebut media, ada yang disebut para politisi, ada pula yang beredar dari percakapan warung kopi hingga ruang-ruang politik yang pintunya tidak selalu terbuka untuk publik.

Menariknya, setiap kali nama seseorang muncul sebagai kandidat, selalu ada saja yang mempertanyakan: Kok sudah ngomong wakil bupati? Bupatinya saja belum dilantik.

Pertanyaan itu sebenarnya sah. Dalam politik, momentum memang penting. Tetapi politik juga bukan ruang tunggu. Ketika satu posisi kosong dan mekanisme pengisiannya mulai menjadi pembicaraan, wajar jika berbagai nama kemudian diperbincangkan.

Yang menjadi menarik justru ketika seseorang mengkritik terlalu dininya pembicaraan soal calon wakil bupati, tetapi tidak lama kemudian namanya sendiri muncul sebagai salah satu figur yang disebut siap mengikuti proses penjaringan.

Di situlah politik menjadi lucu.

Bukan lucu karena seseorang ingin menjadi wakil bupati. Sama sekali tidak. Justru keinginan untuk ikut dalam proses politik merupakan sesuatu yang sah dalam negara demokrasi.

Yang terasa lucu adalah ketika seseorang tampak keberatan jika orang lain membicarakan pencalonan, tetapi ketika namanya sendiri masuk dalam bursa, pembicaraan itu tiba-tiba menjadi relevan.

Apalagi jauh sebelumnya, ketika Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko terkena operasi tangkap tangan, sudah ada sejumlah nama yang ditawarkan atau disebut-sebut sebagai figur yang dianggap cocok mendampingi Bunda Lisdyarita.

Artinya, pembicaraan tentang siapa yang layak menjadi wakil bupati sebenarnya bukan barang baru.

Maka ketika media mulai mengangkat sejumlah nama, jangan buru-buru dianggap sebagai upaya branding. Bisa jadi media sedang membaca dinamika yang memang berkembang di lapangan.

Media tentu punya pertimbangan sendiri ketika sebuah nama muncul berkali-kali. Bisa karena kedekatan dengan berbagai kelompok, pengalaman politik, posisi sosial, komunikasi dengan partai, aktivitas di tengah masyarakat, atau memang ada pihak-pihak yang mulai memperhitungkannya.

Apakah setiap nama yang diberitakan otomatis menjadi calon?

Tentu tidak.

Berita tentang seseorang yang disebut sebagai kandidat bukan berarti keputusan politik sudah dibuat.

Di sinilah publik perlu membedakan antara nama yang diperbincangkan, nama yang digadang-gadang, nama yang menyatakan kesiapan, dan nama yang benar-benar diproses melalui mekanisme politik.

Keempatnya berbeda.

Karena itu, kalau ada seseorang yang tiba-tiba namanya masuk dalam bursa calon wakil bupati, sebenarnya tidak perlu malu.

Tidak ada yang salah dengan dicalonkan.

Tidak ada yang salah pula dengan mencalonkan diri.

Bahkan tidak ada yang salah jika seseorang berharap suatu hari bisa mengabdi melalui jabatan politik.

Yang terpenting adalah prosesnya terbuka, mekanismenya jelas, dan keputusan akhirnya mengikuti aturan yang berlaku.

Justru yang agak menggelitik adalah ketika seseorang diam-diam ingin masuk dalam percaturan, tetapi merasa tidak nyaman ketika publik mulai mengetahuinya.

Kalau memang belum ingin maju, katakan belum.

Kalau siap mengikuti proses, katakan siap.

Kalau tidak berminat, katakan tidak.

Sederhana.

Jangan sampai publik dibuat menebak-nebak, sementara orang yang bersangkutan sebenarnya sedang ikut dalam permainan yang sama.

Dalam politik, rasa malu berlebihan kadang justru membuat seseorang terlihat tidak konsisten.

Sebab politik bukan soal siapa yang paling cepat disebut media. Bukan pula siapa yang paling sering difoto bersama elite partai. Bukan sekadar siapa yang punya nama besar atau popularitas tinggi.

Pada akhirnya, ada proses politik yang harus dijalani.

Ada partai yang menentukan sikap.

Ada mekanisme pemerintahan yang harus dipenuhi.

Dan ada masyarakat yang akan menilai.

Maka kepada siapa pun yang namanya kini mulai disebut sebagai kandidat Wakil Bupati Ponorogo, tidak perlu malu.

Begitu pula kepada siapa pun yang merasa memiliki kapasitas dan keberanian untuk mengabdi melalui jalur politik, tidak perlu bersembunyi di balik kalimat “kok saya?”

Kalau memang merasa mampu, katakan mampu.

Kalau merasa siap, katakan siap.

Kalau belum siap, katakan belum.

Sebab dalam demokrasi, menjadi calon bukanlah aib.

Mencalonkan diri bukan dosa.

Dan dicalonkan bukan pula sebuah kesalahan.

Ada hak untuk memilih dan ada hak untuk dipilih.

Soal akhirnya siapa yang mendapatkan kepercayaan, itu bagian lain dari cerita.

Yang pasti, dinamika politik Ponorogo menjelang pengisian posisi Wakil Bupati mulai bergerak. Tidak selalu gaduh. Tidak selalu terlihat di permukaan.

Tetapi diam-diam diperhatikan banyak orang.

Yang mengkritik pun kepo.

Yang merasa tidak tertarik pun ikut membaca.

Yang katanya tidak peduli pun akhirnya bertanya, “Siapa calon wakile?”

Begitulah politik.

Kadang malu-malu, tetapi ingin tahu.

Kadang mengkritik, tetapi ikut menghitung.

Dan kadang mengatakan terlalu dini, tetapi diam-diam namanya sendiri ikut masuk dalam daftar.

Jadi, tidak perlu malu.

Kalau memang ingin mengabdi, silakan maju.

Kalau memang dipercaya, jalani prosesnya.

Karena dalam demokrasi, yang paling penting bukan siapa yang paling keras mengatakan dirinya layak, melainkan siapa yang bersedia mengikuti proses dan mempertanggungjawabkan kepercayaan ketika kesempatan itu benar-benar datang.

Selamat siang.