DBHCHT Rp 3,375 Miliar Mengalir ke Petani Tembakau Ponorogo, Ini Program yang Dikerjakan
Penyerahan alsintan dari pemanfaatan DBHCHT
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Ponorogo diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian tembakau. Tidak hanya melalui bantuan alat produksi, dana tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, memperbaiki akses jalan produksi, hingga meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan tembakau berkualitas.
Pada 2026, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Kabupaten Ponorogo mengelola anggaran DBHCHT sebesar Rp 3,375 miliar. Sejumlah program disiapkan agar manfaat dana cukai bisa dirasakan langsung oleh kelompok tani, khususnya di wilayah sentra penghasil tembakau.
Sekretaris Dipertahankan Ponorogo, Eko Bagus Priambodo, mengungkapkan salah satu program yang telah diselesaikan adalah pembangunan tiga jaringan irigasi air tanah (JIAT) di sejumlah wilayah pertanian tembakau.
Selain itu, anggaran DBHCHT juga digunakan untuk merehabilitasi jalan produksi milik lima kelompok tani (poktan) serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) bagi lima poktan lainnya.
Infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan penting bagi petani, terutama untuk menjaga keberlangsungan budidaya saat menghadapi musim kemarau. Ketersediaan air yang memadai diharapkan mampu mengurangi kendala pengairan yang selama ini dihadapi sejumlah wilayah pertanian.
“Bantuan jaringan irigasi sangat diharapkan oleh petani tembakau. Wilayah-wilayah yang dulu kesulitan air di musim kemarau, sekarang ini ketersediaan air dan irigasinya sudah mencukupi,” kata Eko Bagus Priambodo, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, dukungan infrastruktur pertanian tersebut sejalan dengan ketentuan pemanfaatan DBHCHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Fokusnya adalah mendukung kegiatan penanaman sekaligus memperkuat sarana penunjang pertanian, khususnya bagi petani tembakau.
Bantuan Mesin hingga Sarana Pengeringan
Tak hanya memperbaiki infrastruktur, Dipertahankan Ponorogo juga memberikan perhatian terhadap proses pengolahan hasil panen. Sebab, kualitas tembakau tidak hanya ditentukan saat masa tanam, tetapi juga melalui penanganan pascapanen.
Untuk menunjang kegiatan tersebut, pemerintah menyalurkan delapan unit mesin perajang tembakau lengkap dengan genset, pisau perajang atau gobet, serta batu asah.
Petani juga mendapatkan dukungan sarana pengeringan berupa para-para atau kerangka jemur dan widik, yakni anyaman bambu yang digunakan untuk menjemur tembakau.
“Untuk menunjang proses pengeringan yang maksimal, kami secara berkala memberikan bantuan para-para dan widik,” jelas Bagus.
Ketersediaan peralatan tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan efisiensi pengolahan sekaligus menjaga kualitas tembakau sebelum dipasarkan. Dengan dukungan sarana pascapanen, nilai tambah produk pertanian diharapkan semakin meningkat.
Petani Dibekali Kemampuan Menghadapi Perubahan Iklim
Program DBHCHT 2026 juga menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani. Pada November ini, Dipertahankan Ponorogo mengagendakan sejumlah pelatihan, meliputi grading atau penentuan tingkat kualitas tembakau, teknik budidaya, serta mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Pelatihan grading menjadi salah satu langkah penting agar petani semakin memahami standar mutu tembakau. Sementara pelatihan budidaya dan adaptasi perubahan iklim diharapkan memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan produksi yang semakin dinamis.
Bagus menyebut, potensi tembakau Ponorogo terus berkembang. Daerah ini mulai mengukuhkan diri sebagai salah satu sentra produksi tembakau, baik jenis Virginia yang dibudidayakan melalui kemitraan dengan perusahaan PT Sadana maupun varietas tembakau lokal.
Pengembangan tembakau lokal bahkan tengah diarahkan untuk mendapatkan pengakuan melalui proses sertifikasi benih dan produk.
Dipertahankan Ponorogo saat ini menjalin komunikasi intensif dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait upaya tersebut. Proses pengajuan telah berlangsung sejak 2024 dan kini tinggal menunggu jadwal peluncuran.
“Sekarang ini sedang menunggu jadwal untuk peluncuran (launching),” ungkapnya.
40 Persen DBHCHT untuk Mendukung Petani
Secara lebih luas, manfaat DBHCHT di Ponorogo tidak hanya diwujudkan melalui program yang dikelola Dipertahankan. Sebagian alokasi dana tersebut juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan petani tembakau melalui berbagai program lintas sektor.
Sekitar 40 persen dari total alokasi DBHCHT untuk Ponorogo dikembalikan dalam bentuk dukungan kepada petani tembakau. Di antaranya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan langsung tunai.
Berbagai program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin penyerapan anggaran, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan usaha tani tembakau.
Dengan penguatan infrastruktur, ketersediaan sarana pascapanen, peningkatan keterampilan petani, serta pengembangan varietas lokal, Ponorogo berupaya membangun sektor tembakau yang lebih produktif dan memiliki daya saing.
Pada akhirnya, keberhasilan pemanfaatan DBHCHT bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana petani merasakan manfaatnya dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil pertanian mereka.(Nang/Red).
