Dorong Ekraf Ponorogo Naik Kelas, Kementerian Ekraf Fasilitasi Legalitas Usaha hingga Akses Pembiayaan
![]() |
| Sosialisasi Penguatan Ekosistem dan Promosi Investasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ponorogo |
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Potensi ekonomi kreatif (ekraf) Kabupaten Ponorogo dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah. Namun, kreativitas dan kualitas produk saja tidak cukup. Pelaku usaha juga dituntut memiliki legalitas, kemampuan memperluas pasar, serta kesiapan mengakses pembiayaan.
Upaya memperkuat ekosistem tersebut dilakukan melalui sosialisasi bertema Penguatan Ekosistem dan Promosi Investasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo bersama Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu berlangsung di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan dibuka secara daring oleh Prof. D.Sc. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., Deputi Bidang Pengembangan Strategi Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Dalam pembukaan tersebut, ia menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan bisnis, memperluas kemitraan, hingga memperoleh akses permodalan.
Karena itu, kegiatan ini tidak hanya berisi sosialisasi. Panitia juga memfasilitasi peserta untuk mengurus legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sejumlah operator disiapkan untuk membantu peserta yang belum memahami proses pengurusan perizinan secara daring.
Pendampingan teknis turut melibatkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo.
Perwakilan Direktorat Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi Kementerian Ekraf, Helmi Suhendry, ST mengatakan Ponorogo memiliki kekuatan budaya yang luar biasa. Identitas budaya tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, ekonomi kreatif tidak boleh berhenti sebagai karya atau produk semata. Potensi yang ada harus mampu berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
“Ekraf ini tidak hanya sebagai karya, tetapi bisa didorong menjadi ekonomi yang lebih produktif, bisa memberikan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kapasitas para pelaku usahanya,” ujarnya.
Helmi juga menyoroti persoalan akses pembiayaan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelaku ekonomi kreatif. Di sejumlah daerah, program pengembangan dan pemasaran produk sudah berjalan, tetapi pelaku usaha masih menghadapi kesulitan ketika hendak memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Karena itu, kegiatan di Ponorogo turut memberikan pemahaman mengenai regulasi pembiayaan, persyaratan usaha, serta pentingnya kesesuaian NIB dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kementerian Ekraf berharap legalitas yang dimiliki pelaku usaha dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas kesempatan memperoleh dukungan pembiayaan dan investasi.
Helmi menyebutkan, dari 100 undangan yang disiapkan, sekitar 85 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Antusiasme itu dinilai menjadi sinyal positif bahwa pelaku ekonomi kreatif Ponorogo memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya.
Ia menjelaskan, pengembangan pelaku ekonomi kreatif dilakukan secara bertahap, mulai dari kelompok rintisan dan pemula, pelaku usaha berdaya yang dipersiapkan menjadi local champion, hingga kelompok mandiri yang berpeluang menembus pasar internasional.
Bahkan, Kementerian Ekraf membuka peluang membawa pelaku usaha potensial dari Ponorogo ke Jakarta dalam program pengembangan pada awal tahun mendatang.
Sementara itu, Kabid Pemasaran dan ekonomi kreatif Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, Oki Wijanarko, mengatakan daerah ini memiliki beragam potensi ekonomi kreatif yang layak dikembangkan. Mulai dari kriya, kuliner, fesyen, fotografi, film, hingga subsektor lainnya.
Menurut dia, kekayaan tersebut merupakan kekuatan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, produk kreatif lokal harus mampu keluar dari pasar yang terbatas. Pelaku usaha perlu memperkuat promosi melalui pameran, kemitraan, pemasaran digital, hingga pemanfaatan media sosial agar produk Ponorogo semakin dikenal di tingkat regional maupun internasional.
“Promosi saja tentu tidak cukup. Potensi dan kreativitas yang dimiliki juga harus diimbangi dengan persiapan usaha yang baik,” tegasnya.
Oki menilai legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas bisnis. Kepemilikan NIB dapat menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, menjalin kemitraan, memperluas akses permodalan, sekaligus membuka peluang investasi.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Ekraf, Disbudparpora berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif Ponorogo yang memahami pentingnya legalitas dan mampu mengelola usahanya secara profesional.(Nang/Red).
