Perkuat Reintegrasi Sosial, Bapas Madiun Gandeng Pemkab Ponorogo
Jalin kerjasama antara Bapas Madiun dengan Pemkab Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Mengembalikan seseorang ke tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana bukan perkara sederhana. Selain pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mereka mampu beradaptasi, diterima lingkungan, dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Upaya memperkuat proses tersebut dilakukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kolaborasi itu ditandai dengan sosialisasi pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) sekaligus penandatanganan kerja sama di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Kamis (12/11).
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembimbingan serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Plt Bupati Ponorogo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Koordinator Wilayah Madiun. Rutan Kelas IIB Ponorogo juga turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan pemasyarakatan.
Pembentukan Kelayan Binter menjadi salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut. Kelompok layanan ini diharapkan mampu memperkuat pendampingan dan pembimbingan integrasi melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika kembali ke lingkungan asal, klien pemasyarakatan juga membutuhkan dukungan sosial agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik.
Melalui kerja sama tersebut, Bapas Kelas II Madiun dan Pemkab Ponorogo diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan layanan pembimbingan kemasyarakatan. Sinergi ini sekaligus membuka peluang dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendampingan klien pemasyarakatan.
Bagi Rutan Kelas IIB Ponorogo, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari kesinambungan tugas pemasyarakatan. Pembinaan selama menjalani pidana perlu terhubung dengan proses pendampingan setelah klien kembali ke masyarakat.
Sebab, keberhasilan pemasyarakatan tidak semata-mata diukur dari berakhirnya masa pidana. Lebih dari itu, bagaimana seseorang mampu memperbaiki diri, tidak mengulangi pelanggaran hukum, dan kembali berkontribusi positif di lingkungan sosial menjadi tujuan yang tidak kalah penting.
Melalui penguatan kerja sama ini, proses reintegrasi sosial diharapkan semakin terarah dan mendapat dukungan lebih luas. Dengan demikian, masyarakat juga memiliki peran dalam membuka ruang bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan dan memperoleh kesempatan kedua.(Nang/Humas).
