Tak Cukup Janji, Mahasiswa UIN Ponorogo Desak Plt Bupati Temui Mereka
Para mahasiswa ketika aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, terlihat Kapolres dan Ketua DPRD menemui para pendemo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo tidak ingin aspirasi mereka berhenti sebatas didengar. Setelah menyampaikan sembilan tuntutan di depan Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (10/11/2026), mereka meminta Plt Bupati Ponorogo turun langsung menemui mahasiswa untuk memberikan respons atas berbagai persoalan yang disuarakan.
Dalam audiensi bersama pimpinan DPRD dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, mahasiswa secara tegas meminta agar pertemuan dengan Plt Bupati dijadwalkan paling lambat 17 November 2026.
Bagi mahasiswa, penyampaian aspirasi bukan sekadar menjalankan hak demokrasi, melainkan juga bagian dari upaya mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik dan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Aksi bertajuk "Kaum Muda Melawan: Panggilan Aksi Perlawanan 10 November 2026" tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kampus. Di antaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Ada sembilan tuntutan yang mereka bawa. Isunya mencakup kebijakan publik, anggaran pendidikan, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, penanganan bencana ekologis, hingga persoalan perizinan pertambangan di Ponorogo.
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian mahasiswa yang menginginkan adanya evaluasi dan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyatakan siap mengawal aspirasi mahasiswa dan meneruskannya sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Dr. Agus Sugiarto menyampaikan akan mengupayakan audiensi langsung antara mahasiswa dengan Plt Bupati Ponorogo.
Namun, mahasiswa menginginkan komitmen tersebut segera diwujudkan dalam agenda pertemuan yang jelas. Mereka menetapkan 17 November 2026 sebagai batas waktu pelaksanaan audiensi.
Apabila tidak ada tindak lanjut hingga tenggat tersebut, mahasiswa menyatakan siap kembali menggelar aksi.
Di tengah penyampaian aspirasi itu, Polres Ponorogo mengerahkan 243 personel gabungan dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk mengawal jalannya kegiatan.
Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., turut hadir dalam audiensi. Ia menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga keamanan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
"Silakan sampaikan aspirasi secara damai karena menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Kami hadir untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, serta seluruh pihak dapat berkomunikasi dengan baik," pesannya.
Sekitar pukul 11.05 WIB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan kamtibmas.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Publik menanti apakah komitmen untuk mempertemukan mahasiswa dengan Plt Bupati benar-benar terealisasi sesuai tenggat yang diminta.
Sebab, bagi mahasiswa, aspirasi yang telah disampaikan tidak cukup hanya diterima dan dicatat. Mereka menginginkan jawaban, kejelasan sikap, serta tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.(Nang/Red).
