PAK IPONG ADALAH SATU-SATUNYA BUPATI/WALI KOTA DI JAWA TIMUR YANG MENDAPAT PENGHARGAAN SEBAGAI BUPATI PEDULI GURU

Calon bupati dan wakil bupati Ponorogo (Ipong-Bambang) ketika acara debat calon

PONOROGO, SINYALPONOROGO - Tentu kita semua ingat debat calon bupati dan wakil Bupati Ponorogo yang diselenggarakan oleh KPUD Ponorogo pada Ahad, 1/11 lalu di Gedung Sasana Praja Ponorogo dengan tema kesejahteraan dan memajukan daerah. 

Dalam debat tersebut, Sugiri - Lisdyarita, Paslon 01 akan mengupayakan kesejahteraan para guru. Menurutnya, bagaimana mungkin pendidikan akan baik dan maju ketika para pendidiknya belum sejahtera kata Paslon 01 dalam debat calon bupati dan wakil bupati Ponorogo sembari menanyakan kepada Paslon 02 sebagai calon bupati komitmennya terhadap dunia pendidikan di Ponorogo.

Kenangan pak Ipong ketika menerima penghargaan sebagai bupati peduli guru

Menanggapi hal itu, Paslon 02, Ipong -Bambang selaku calon bupati petahana mengatakan bahwa jauh sebelum ada keinginan maka dirinya sudah lebih dulu berbuat untuk kemajuan dunia pendidikan di Ponorogo.

Dikatakan calon bupati Ipong bahwa kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di Ponorogo akhirnya berbuah manis dengan mendapat penghargaan Dwija praja Nugraha yaitu sebuah apresiasi tertinggi dari guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kepada Kepala Daerah yang memiliki komitmen teguh memajukan kualitas pendidikan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru pada akhir tahun 2019.

Masih menurut cabup Ipong Muchlissoni, bahwa dirinya merupakan satu-satunya Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan anugerah tertinggi dibidang pendidikan tersebut. Hal ini karena kebijakannya dianggap berpihak kepada nasib dan kesejahteraan guru di Kabupaten Ponorogo, salah satu contohnya dengan menganggarkan untuk guru Diniyah atau insentif untuk para guru Madin, PAUD, serta memberikan insentif untuk guru swasta, GTT dan PTT di Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, dirinya juga menerbitkan surat tugas untuk para guru GTT dan PTT. Sehingga, dengan surat tugas itu mereka akan lebih mudah mengurus NUPTK sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi sehingga penghasilan para guru akan meningkat, sebagai komitmen  kebijakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sehingga dunia pendidikan di Ponorogo menjadi maju.(Nang)