![]() |
Muhammad Nurwakit, Pemborong Asal Madiun yang mengerjakan proyek pembangunan showroom Prabu Motor |
Nurwakit menegaskan bahwa dirinya telah berulang kali meminta hak pembayaran, namun tidak ada kejelasan. Ia menambahkan bahwa dana tersebut bukan hanya miliknya pribadi, melainkan juga hak para pekerja dan pemasok material.
“Uang Rp 800 juta itu mayoritas milik teman-teman pekerja dan pemasok material. Ini bukan sekadar hak saya, tapi hak banyak pihak yang sudah bekerja keras,” ujar Nurwakit.
Sengkarut Perizinan: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Salah satu poin krusial yang disoroti Nurwakit adalah klaim Doni Prabu dalam sebuah video klarifikasi. Doni menyatakan bahwa perizinan showroom bukan tanggung jawab pemborong, melainkan diurus oleh konsultan. Namun, Nurwakit membantah pernyataan tersebut.
“Awalnya, saya sendiri yang mengurus perizinan. Karena harus fokus pada proyek, saya menyerahkannya kepada orangnya yang diberi kuasa langsung oleh Doni Prabu. Tapi dalam video klarifikasinya, Doni Prabu tidak mengakui hal itu. Kalau dia mau menyangkal, ya silakan, tapi faktanya memang seperti itu,” tegas Nurwakit.
Mobil Pick-up Dijual Sepihak
Selain persoalan perizinan dan pembayaran, Nurwakit juga mengungkap bahwa mobil pick-up SS tahun 1995 miliknya yang dijadikan jaminan pinjaman sebesar Rp 17 juta malah dijual tanpa pemberitahuan. Padahal, menurut kesepakatan, utang tersebut akan dipotong dari pencairan progres proyek.
“Dua hari setelah pinjaman, anak buah saya memberi tahu bahwa mobil saya diposting oleh pihak Prabu Motor dan sudah laku terjual. Informasi yang saya dapat, mobil itu terjual seharga Rp 24 juta. Padahal, kalau saya jual sendiri, pasti harganya jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
Kejar Hak Sampai Kapanpun
Nurwakit menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam dan akan terus menuntut haknya, termasuk hak para pekerja dan pemasok material yang belum dibayar.
Ia menyoroti pernyataan Doni Prabu yang mengklaim rutin bersedekah hingga ratusan juta rupiah per bulan, namun dalam praktiknya justru menunda pembayaran kepada kontraktor.
“Kalau memang punya komitmen agama, harusnya bayar hak pekerja lebih dulu sebelum berbagi ke luar. Ada hadis yang jelas menyebutkan, ‘Bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering.’ Dan sampai kapanpun, saya akan kejar hak saya dan hak teman-teman pekerja,” tegasnya.
Dengan berbagai permasalahan ini, Nurwakit berharap ada penyelesaian yang adil dan transparan. Ia juga meminta pihak Prabu Motor untuk bertanggung jawab atas tunggakan yang ada dan menepati komitmen yang sudah dibuat sejak awal proyek berjalan.(Nang).
Posting Komentar