Wamen Transmigrasi: Kawasan Transmigrasi Perbatasan Jadi Benteng Keutuhan NKRI
Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi bersama Bupati Sambas, Sartono
JAKARTA, SINYALPONOROGO – Penguatan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan dinilai menjadi strategi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penempatan transmigran di kawasan tersebut bukan hanya bertujuan pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tapal batas.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat menerima kunjungan kerja Bupati Sambas Satono di Gedung C, Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Menurut Viva Yoga, kehadiran transmigran di wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai penjaga kedaulatan negara. Ia mencontohkan kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi pelajaran penting agar pemerintah lebih serius memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.
“Transmigran adalah garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Amanat Presiden Prabowo Subianto jelas, transmigrasi harus menjadi benteng NKRI,” tegasnya.
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi salah satu daerah prioritas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik di darat maupun perairan. Sejak tahun 1982, kawasan ini telah menjadi lokasi transmigrasi. Dari 154 kawasan transmigrasi di Indonesia, dua di antaranya berada di Sambas, yaitu Subah dan Gerbang Mas Perkasa. Kedua kawasan ini terbagi dalam kategori kawasan prioritas nasional dan prioritas bidang, dengan total 41 Satuan Pemukiman (SP) yang dihuni transmigran asal Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Viva Yoga menyebutkan, Subah dan Gerbang Mas Perkasa telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mempercepat perkembangannya, pemerintah pusat mengucurkan bantuan APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp5,15 miliar, yang akan digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan peningkatan jalan penghubung antarwilayah.
“Kami ingin akses jalan yang baik agar produktivitas unggulan seperti jeruk, hasil laut, kelapa, sawit, dan padi bisa meningkat. Jeruk Sambas bahkan sudah terkenal dan banyak dijual di Pontianak,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Viva Yoga juga menyoroti persoalan sertifikat hak milik (SHM) lahan milik transmigran yang belum tuntas. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan percepatan penyelesaian oleh pemerintah daerah.
“Masalah SHM ini harus segera diselesaikan. Konflik di masyarakat sering muncul karena ketidakjelasan status tanah,” tandasnya.
Viva Yoga menekankan, penguatan kawasan transmigrasi bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi juga langkah strategis membangun kemandirian, keamanan, dan kedaulatan bangsa di perbatasan. “Kita tidak boleh lagi lengah. Setiap jengkal tanah Indonesia harus dijaga dengan kehadiran rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Nanang
