Hakordia dan Tamparan Bansos di Ponorogo

Nanang Rianto, S.Sos Penulis adalah wartawan Sinyal Ponorogo

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Ponorogo datang dengan ironi. Di saat publik seharusnya diajak merayakan komitmen melawan korupsi, Kejaksaan Negeri Ponorogo justru mengumumkan penyelidikan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Kabar ini menghebohkan, sekaligus memantik rasa prihatin yang mendalam.

Bansos bukan sekadar angka dalam APBD. Ia adalah napas bagi warga miskin, penyangga hidup di tengah himpitan ekonomi. Maka ketika bansos diduga diselewengkan, yang terluka bukan hanya keuangan negara, tetapi juga rasa keadilan publik. Di benak masyarakat, spontan muncul vonis moral: kok tega?

Penyelewengan bansos bisa berwajah banyak—mulai dari mark up, laporan fiktif, pemotongan hak penerima, hingga bantuan yang tak pernah sampai ke tangan warga yang berhak. Semua itu masih sebatas dugaan. Namun langkah hukum Kejari Ponorogo yang melakukan penggeledahan pada Selasa, 16 Desember 2025, menunjukkan bahwa perkara ini tidak lagi berada di wilayah isu atau bisik-bisik.

Yang menarik, kasus ini muncul di tengah atmosfer “bersih-bersih” pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko. Publik mencatat, satu per satu lapisan kekuasaan mulai disentuh aparat penegak hukum. Seolah ada pesan tegas: tak ada lagi ruang aman bagi korupsi di bumi Reog.

Momentum ini penting. Selama setahun terakhir, tak sedikit laporan dugaan korupsi masuk ke aparat penegak hukum, namun minim progres yang terlihat. Kini, Hakordia 2025 seakan menjadi titik balik. OTT KPK bisa—dan seharusnya—menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi lain yang selama ini terselubung, termasuk di sektor yang paling sensitif: bantuan sosial.

Publik tentu berharap, penyelidikan ini tak berhenti pada seremoni penggeledahan. Keberanian Kejaksaan Negeri Ponorogo harus berujung pada kejelasan hukum: siapa bermain, bagaimana modusnya, dan ke mana uang rakyat mengalir. Lebih dari itu, kasus ini mestinya menjadi pelajaran keras bahwa jabatan bukan tameng, dan bansos bukan ladang bancakan.

Hakordia sejatinya bukan peringatan seremonial. Ia adalah pengingat bahwa melawan korupsi membutuhkan konsistensi, bukan sekadar slogan. Dan hari ini, Ponorogo sedang diuji: apakah momentum ini akan melahirkan perubahan, atau sekadar menjadi riuh sesaat yang kembali sunyi.

Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, publik sedang menunggu—dan tak ingin dikecewakan lagi***