Ponorogo di Persimpangan Etika: Saat Kekuasaan Diuji, Harapan Tak Boleh Mati

Nanang Rianto, S.Sos Penulis adalah wartawan Sinyal Ponorogo

Awal November 2025 akan tercatat sebagai salah satu bab paling menggetarkan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Untuk pertama kalinya, publik dikejutkan oleh kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret nama Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Sebuah kabar yang mula-mula terasa seperti hoaks, terlalu mengejutkan untuk dipercaya, namun perlahan menjadi kenyataan seiring derasnya arus pemberitaan nasional.

Tulisan ini tidak hendak mengulas substansi perkara. Proses hukum adalah wilayah aparat penegak hukum, dan asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pegangan. Namun yang menarik untuk dicermati justru dampak sosial-politik yang mengiringi peristiwa tersebut—bagaimana kekuasaan, moralitas, dan sikap publik saling berkelindan.

Tak dapat dimungkiri, penangkapan seorang kepala daerah oleh KPK kerap menghadirkan dua emosi sekaligus: duka dan kelegaan. Di satu sisi, masyarakat merasa terpukul karena figur yang mereka pilih dan percayai tersandung persoalan hukum. Di sisi lain, bagi lawan-lawan politik, peristiwa semacam ini sering kali dipahami sebagai pembenaran atas kekalahan masa lalu. Politik, dalam wajah paling telanjangnya, memang tak pernah steril dari rasa puas di atas kejatuhan pihak lain.

Narasi itu bergema luas. Media sosial, grup percakapan, hingga ruang-ruang publik dipenuhi suara sinis: “Iki lo bupatimu.” Kalimat sederhana, namun sarat luka dan ejekan. Sebuah ekspresi dari akumulasi kekecewaan, bahkan kemarahan, yang akhirnya menemukan momentumnya.

Namun sejarah selalu punya cara mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah berdiri di satu kubu saja. Hanya berselang waktu, sorotan publik beralih. Seorang aktivis yang selama ini dikenal vokal menyuarakan isu antikorupsi dan persoalan sosial di Ponorogo, dikabarkan dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan pemotongan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Sampang Madura. Sekali lagi, ini masih dalam ranah dugaan. Belum ada putusan, belum ada kepastian.

Akan tetapi, kabar itu cukup untuk mengubah peta moral. Suara yang semula lantang perlahan meredup. Euforia yang sempat meledak berubah menjadi senyap. Seakan publik kembali diingatkan bahwa integritas bukan hanya soal siapa yang disorot, tetapi juga siapa yang bersuara. Dalam istilah sederhana: skor seolah imbang, satu sama.

Dari sini kita belajar, bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh direduksi menjadi alat saling serang antar-kelompok. Ia bukan panggung untuk menertawakan kejatuhan lawan, melainkan cermin untuk bercermin bersama. Sebab ketika moral dijadikan senjata politik, yang kalah bukan hanya individu, melainkan kepercayaan publik itu sendiri.

Di titik inilah, Ponorogo berada di persimpangan etika. Masyarakat tentu mendambakan pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik KKN, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Harapan itu kini bertumpu pada kepemimpinan Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Di tengah situasi yang tidak mudah, publik berharap ada keteguhan, keterbukaan, dan keberanian untuk menata ulang tata kelola pemerintahan.

Momentum ini semestinya menjadi titik balik. Bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk memperkuat pengawasan, memperluas partisipasi publik, dan menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan privilese.

Ponorogo tak kekurangan orang baik. Yang dibutuhkan adalah sistem yang bersih dan keberanian kolektif untuk menjaganya. Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan siapa yang kalah atau menang, melainkan masa depan Ponorogo yang lebih adil, bermartabat, dan berintegritas.***