149 Kepala Sekolah “Dirombak”, Bunda Lis Minta Lahirkan Inovasi Baru di Pendidikan Ponorogo
Bunda lisdyarita
Plt Bupati Ponorogo (foto Kominfo)
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Wajah baru kepemimpinan sekolah negeri di Ponorogo resmi dimulai. Sebanyak 149 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru menerima surat keputusan (SK) penugasan sebagai kepala sekolah, mencakup promosi, mutasi, hingga perpanjangan masa tugas.
Momentum ini bukan sekadar rotasi jabatan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sedang mengirim pesan tegas: pembenahan mutu pendidikan harus dimulai dari pucuk kepemimpinan sekolah.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Lis, menyerahkan langsung SK tersebut di Aula SMPN 2 Ponorogo, Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan, pergeseran ini adalah bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Promosi, mutasi, dan perpanjangan ini bukan rutinitas semata. Ini langkah untuk memperkuat kualitas pendidikan di Ponorogo,” tegasnya.
Dari total tersebut, 94 guru naik jabatan menjadi kepala sekolah. Rinciannya, dua orang memimpin TK, 79 menjadi kepala SD, dan 13 menjabat kepala SMP. Sementara itu, delapan kepala sekolah menjalani mutasi dan 47 lainnya mendapat perpanjangan masa tugas.
Bunda Lis meminta para kepala sekolah baru tidak sekadar menempati jabatan, tetapi langsung tancap gas. Adaptasi cepat, kolaborasi kreatif, dan inovasi di lingkungan sekolah menjadi kunci.
“Mereka tetap guru, tetapi dengan tanggung jawab lebih besar sebagai pemimpin. Saya yakin mereka mampu karena sudah melalui proses seleksi dan uji kompetensi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, menekankan pentingnya peran kepala sekolah sebagai motor penggerak. Tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai manajer dan supervisor yang menentukan arah kualitas pendidikan.
“Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Mereka harus mampu mengelola, mengawasi, sekaligus menggerakkan seluruh potensi sekolah,” jelasnya.
Menariknya, penyerahan SK ini juga dibarengi dengan deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Pemerintah berkomitmen menghadirkan sistem yang transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar.
Langkah simultan ini memperlihatkan satu benang merah: pembenahan pendidikan Ponorogo dilakukan dari hulu hingga hilir—dari kepemimpinan sekolah hingga sistem penerimaan siswa.(Nang/Kominfo).
