Dugaan Pelanggaran Serius di Dapur MBG Ponorogo, FAAM Desak Audit hingga Ancaman Penutupan
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo menghadapi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Cabang Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) secara resmi melayangkan permohonan audit, verifikasi ulang, hingga tindakan tegas terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngumpul–Balong.
Surat bernomor 001/Pmh/DPC/FAAM/IV/2026 itu ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Tugas MBG Ponorogo. Isinya tak main-main—FAAM mengungkap dugaan pelanggaran serius yang berpotensi mengancam kesehatan penerima manfaat program.
Berdasarkan aduan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan, ditemukan sejumlah persoalan krusial. Mulai dari penumpukan sampah organik selama berhari-hari di area dapur, munculnya belatung, hingga limbah yang menimbulkan bau menyengat. Kondisi ini diperparah dengan tersumbatnya saluran pembuangan air (IPAL) sejak 16 April 2026 yang menyebabkan limbah meluap ke lingkungan sekitar.
Tak hanya itu, FAAM juga menyoroti lemahnya fasilitas operasional. Gudang bahan pangan disebut tidak memiliki pengendalian suhu memadai, alat pengukur suhu tidak tersedia, hingga exhaust fan dapur yang diduga tidak berfungsi optimal. Bahkan, kondisi lantai distribusi yang licin dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan kerja.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi sudah masuk kategori potensi bahaya biologis yang bisa mencemari makanan,” tegas FAAM dalam suratnya.
Lebih jauh, FAAM menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya major non-conformance atau ketidaksesuaian berat terhadap standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), jika memang sertifikat itu telah dikantongi oleh pihak SPPG.
Atas temuan tersebut, FAAM mendesak audit independen, verifikasi ulang kelayakan fasilitas, hingga sanksi tegas berupa penghentian operasional jika terbukti terjadi pelanggaran berat. Bahkan, pencabutan sertifikat hingga relokasi dapur ke tempat yang lebih layak juga menjadi opsi yang didorong.
Sementara itu, pihak mitra penyedia fasilitas, Ridwan, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.
Berbeda dengan itu, Koordinator Wilayah SPPI MBG Ponorogo, Shiella, membenarkan telah menerima laporan tersebut. Ia memastikan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti temuan yang ada.
“Surat sudah kami terima. Akan kami konfirmasi ke pihak terkait, dan hasilnya akan kami sampaikan,” ujarnya singkat.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi implementasi program MBG di daerah. Di satu sisi, program ini diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat. Namun di sisi lain, pengawasan dan standar operasional yang lemah justru bisa menjadi bumerang.
Transparansi dan ketegasan kini menjadi kunci. Sebab, kualitas makanan bukan sekadar soal distribusi—melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan generasi.
