“Liga 3 Saja Belum Bisa, Kok Malah untuk Konser?” Komisi D Soroti Masa Depan Stadion Batoro Katong

PONOROGO, SINYALPONOROGO — Pernyataan Pemkab Ponorogo yang membuka peluang Stadion Batoro Katong kembali digunakan untuk konser dan kegiatan besar lainnya justru memantik pertanyaan baru dari Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo.

Kondisi stadion yang dinyatakan baik-baik saja setelah digunakan untuk konser Josjis Fest 2026 memang diapresiasi. Namun, bagi DPRD, persoalannya bukan berhenti pada apakah rumput rusak atau tidak setelah satu kali konser.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masa depan Stadion Batoro Katong jika kegiatan konser digelar berulang kali, sementara stadion tersebut juga diproyeksikan sebagai fasilitas olahraga.

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, SIP, mengatakan DPRD mengapresiasi konser yang berjalan lancar. Namun, fungsi pengawasan tetap mengharuskan pihaknya mengingatkan potensi risiko yang mungkin muncul ke depan.

“Kalau hari ini kebetulan konser baik-baik saja, ya alhamdulillah. Tapi kemudian nanti kalau sering diadakan konser, apakah rumput juga tidak akan rusak? Ini perlu dipertimbangkan,” ujarnya Senin, 32/8/2026.

Menurut Riyanto, jika Stadion Batoro Katong memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kompetisi sepak bola, maka kualitas lapangan harus menjadi prioritas.

“Kalau memang kita sepakat bahwa stadion akan digunakan biar masuk Divisi 3, kita harus punya lapangan yang standar,” katanya.

“Liga 3 Saja Belum Bisa, Kok Malah untuk Konser?”

Nada lebih kritis disampaikan anggota Komisi D DPRD Ponorogo, Relelyanda Solekha Wijayanti. Ia mempertanyakan arah kebijakan pemanfaatan stadion jika untuk kompetisi Liga 3 saja fasilitas tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan, tetapi justru mulai dibuka untuk konser.

“Stadion kita itu untuk Liga 3 saja enggak bisa. Apa enggak malu kalau ada event kita pinjam desa atau Gontor yang lebih layak?” tegas Lely panggilannya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih luas. Stadion merupakan aset daerah yang dibangun dan dirawat menggunakan anggaran publik. Karena itu, setiap pemanfaatannya harus memberikan manfaat yang jelas sekaligus tidak mengorbankan fungsi utamanya.

Lely juga mengingatkan bahwa pada 2025 terdapat anggaran APBD sekitar Rp680 juta untuk revitalisasi Stadion Batoro Katong.

Karena itu, ia mempertanyakan apakah penerimaan yang diperoleh Pemkab dari konser benar-benar sebanding dengan biaya pemeliharaan serta risiko kerusakan yang mungkin muncul.

“Sebanding enggak dengan PAD yang diterima Pemkab dan risiko kerusakannya?” menjadi pertanyaan yang kini ikut mengemuka.

Bukan Menutup Pintu Konser

Meski melontarkan kritik, Riyanto menegaskan DPRD tidak bermaksud menutup peluang Stadion Batoro Katong digunakan untuk konser.

Menurutnya, penggunaan stadion untuk kegiatan besar merupakan kewenangan eksekutif sepanjang dilakukan berdasarkan aturan yang jelas. Namun, DPRD meminta agar kebijakan tersebut dibicarakan bersama, termasuk standar pemeliharaan dan konsekuensi apabila terjadi kerusakan.

Apalagi, DPRD mengaku sebelumnya telah menerima berbagai masukan dari masyarakat, penggiat olahraga, PSSI, suporter dan sejumlah pihak lain yang mengkhawatirkan kondisi lapangan setelah konser.

“Kalau memang bersama-sama digunakan untuk apa pun, ya monggo kita duduk bersama lagi,” ujar Riyanto.

Ia berharap komunikasi antara eksekutif dan legislatif diperkuat. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai stadion justru membuat masyarakat melihat DPRD dan Pemkab seolah saling berhadapan.

PAD 10 Persen Tiket Ikut Dipertanyakan

Selain kondisi rumput, Komisi D juga akan mengawal persoalan penerimaan daerah dari Josjis Fest 2026.

Riyanto menyebut DPRD akan meminta laporan dari Disbudparpora, termasuk terkait informasi adanya bagian 10 persen dari penjualan tiket yang menjadi penerimaan daerah.

DPRD ingin mengetahui apakah angka penjualan tiket yang menjadi dasar perhitungan tersebut benar-benar transparan.

“Kita akan diskusikan juga, apakah benar-benar penjualan kemarin transparan?” ujarnya.

Menurut Riyanto, data jumlah penonton dan laporan penjualan tiket dapat menjadi bahan untuk mencocokkan penerimaan daerah.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRD.

“Kita tidak punya misi untuk menjatuhkan. Kita sama-sama membawa Ponorogo lebih hebat, lebih baik, dan semua kondusif,” katanya.(Nang/Red).