Rumput Stadion Jadi Taruhan, Komisi D Soroti Konser Josjis Fest 2026
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Rencana konser Josjis Fest 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Batoro Katong, Ponorogo, pada 30 Agustus 2026, masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Ponorogo.
Bukan semata soal konser dan hiburan, wakil rakyat menyoroti konsekuensi penggunaan stadion, terutama kondisi rumput lapangan yang saat ini masih dalam tahap perawatan. Nilai perawatan yang telah dikucurkan disebut mencapai sekitar Rp600 juta.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Riyanto, SIP, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama sejumlah pihak.
Dalam RDP tersebut, DPRD turut mengundang unsur suporter, PSSI, Askab PSSI, serta pihak terkait lainnya untuk mendengar berbagai pandangan mengenai rencana penggunaan Stadion Batoro Katong sebagai lokasi konser.
“Banyak masukan yang harus dipertimbangkan manakala konser itu dilaksanakan. Terutama kondisi lapangan hari ini yang rumputnya masih dalam perawatan,” ujar Riyanto Rabu, 26/8/2026.
Menurut dia, anggaran sekitar Rp600 juta yang telah dikeluarkan untuk perawatan rumput harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai penggunaan stadion untuk satu kegiatan justru menimbulkan kerusakan yang nilainya lebih besar dibandingkan manfaat maupun pemasukan yang diterima pemerintah daerah.
“Kalau nanti dampaknya melebihi itu, kan kita bisa bangkrut. Makanya kemarin kita mengadakan dengar pendapat untuk memaparkan hal-hal yang perlu diantisipasi,” katanya.
Riyanto menegaskan, Komisi D tidak berada pada posisi sebagai pihak yang menentukan boleh atau tidaknya konser tersebut digelar. Keputusan akhir tetap berada di tangan eksekutif.
DPRD, kata dia, hanya memberikan pandangan mengenai berbagai kemungkinan, termasuk menghitung sisi keuntungan, risiko, serta aspirasi masyarakat yang hingga kini masih terbelah.
“Suporter sendiri kan pro-kontra. Semua pro-kontra itu nanti bagaimana ada solusi yang terbaik,” ujarnya.
Salah satu opsi yang sempat disampaikan dalam pembahasan adalah mencari lokasi alternatif di luar Stadion Batoro Katong. Namun, opsi tersebut disebut memiliki konsekuensi biaya yang cukup tinggi bagi penyelenggara atau event organizer (EO).
“Kalau tidak di stadion bagaimana? Ternyata ada cost tinggi yang memang dipertimbangkan oleh EO,” jelas Riyanto.
EO Wajib Bertanggung Jawab Jika Rumput Rusak
Jika pada akhirnya konser tetap digelar di Stadion Batoro Katong, Riyanto menyebut aspek pertanggungjawaban atas kondisi stadion menjadi hal penting.
Menurut dia, dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa apabila setelah konser ditemukan kerusakan, khususnya pada fasilitas stadion, maka pihak EO harus bertanggung jawab.
“Kalau ada kerusakan yang harus ditanggung, itu adalah tanggung jawab EO,” tegasnya.
Komisi D DPRD Ponorogo juga memastikan akan ikut memantau pelaksanaan konser tersebut. Namun, Riyanto menyebut pengawasan itu bukan dalam kapasitas sebagai penyelenggara, melainkan memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan konsekuensi terhadap stadion dapat dipertanggungjawabkan.
“Ya, kita sebagai penonton saja. Dipastikan berjalan seperti apa. Nanti kalau ada kerusakan tentunya kita juga akan ikut mengawal,” ujarnya.
Bukan Sekadar Sewa Rp15 Juta
Di sisi lain, Riyanto juga meluruskan informasi mengenai nilai sewa Stadion Batoro Katong yang disebut hanya sekitar Rp15 juta.
Menurutnya, skema yang disampaikan dalam pembahasan bukan sekadar angka tersebut. Ada komponen sewa dasar sebesar Rp3,5 juta ditambah 10 persen dari nilai penjualan tiket.
Karena itu, transparansi jumlah tiket yang benar-benar terjual menjadi penting. Jika penjualan tiket tinggi, maka kontribusi yang masuk kepada pemerintah daerah melalui mekanisme tersebut juga akan lebih besar.
“Bukan angka Rp15 juta. Jadi kalau kemarin disampaikan, sewa stadion itu Rp3,5 juta plus 10 persen dari nilai jual karcis,” jelasnya.
Riyanto berharap nantinya terdapat transparansi mengenai jumlah tiket yang terjual sehingga kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah dapat dihitung secara terbuka.
“Kalau angka yang terjual itu nanti benar-benar full disampaikan, tentunya ada nilai lumayan yang diberikan kontribusinya kepada Dinas Pariwisata,” imbuhnya.
Bagi DPRD, persoalan konser Josjis Fest 2026 pada akhirnya bukan sekadar soal boleh atau tidaknya sebuah acara hiburan digelar di stadion. Ada pertanyaan yang lebih besar: apakah manfaat ekonomi yang diperoleh daerah sebanding dengan risiko terhadap fasilitas publik, khususnya rumput stadion yang baru menghabiskan anggaran sekitar Rp600 juta untuk perawatan?
Jawaban atas pertanyaan itu kini berada pada keputusan eksekutif dan hasil pertimbangan berbagai pihak. Yang jelas, DPRD meminta agar setiap keputusan tidak hanya melihat pemasukan dari kegiatan, tetapi juga menghitung biaya pemulihan jika fasilitas publik mengalami kerusakan.
Konser boleh berjalan, tetapi tanggung jawab terhadap aset publik tetap harus menjadi taruhan yang tidak boleh diabaikan.(Nang/Red).
