PONOROGO, SINYALPONOROGO — Sekolah di Kabupaten Ponorogo menghadapi persoalan klasik yang belum kunjung tuntas: kebutuhan guru terus ada, sementara tenaga pendidik juga terus berkurang akibat memasuki masa pensiun.

Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam diskusi pendidikan yang difasilitasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Ponorogo bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengatakan jumlah guru yang pensiun sebenarnya dapat dipantau secara berkala melalui data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan kumpulan setahun pun itu bisa terbaca dari BKN, guru yang pensiun berapa,” ujar Nurhadi.

Masalahnya, ketika sekolah mengalami kekurangan guru, pengisian tenaga pendidik tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Terlebih jika menyangkut tenaga non-ASN dan pencatatan dalam Dapodik.

Nurhadi mengingatkan kepala sekolah agar tidak buru-buru menerbitkan surat keputusan pengangkatan. Menurutnya, SK kepala sekolah belum otomatis menjadi dasar keabsahan pengangkatan dalam konteks administrasi ASN.

“Makanya hati-hati, Pak. Jangan memunculkan SK dulu,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, kebutuhan tenaga pendidik dapat dibicarakan melalui komite sekolah. Jika sekolah memang membutuhkan tambahan guru dan terdapat kemampuan pembiayaan, komite dapat membuat surat perjanjian yang menyatakan kebutuhan tersebut.

Namun, persoalannya kembali terbentur regulasi.

Di satu sisi sekolah membutuhkan guru. Di sisi lain, untuk memasukkan tenaga pendidik ke dalam sistem administrasi pendidikan terdapat persyaratan tertentu, termasuk surat tugas. Sementara komite sekolah tidak memiliki kewenangan menerbitkan surat tugas.

Kondisi inilah yang menurut Nurhadi harus disikapi secara hati-hati agar kepala sekolah tidak justru berhadapan dengan persoalan administratif di kemudian hari.

“Jangan kepala sekolah yang mengangkat. Kepala sekolah itu merupakan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bagaimana proses rekrutmen, memasukkan Dapodik atau tidak,” jelasnya.

Nurhadi juga meminta kepala sekolah, baik jenjang SD maupun SMP, tidak menghadapi persoalan tersebut sendirian. Kekompakan dan komunikasi antarsekolah maupun dengan Dinas Pendidikan dinilai penting untuk mencari jalan keluar yang tidak menabrak aturan.

“Sing penting kepala sekolah itu di saat mendapat kesulitan ada teman yang bisa memberikan jaminan jawaban yang baik,” katanya.

PPPK Paruh Waktu

Selain persoalan kekurangan guru, diskusi tersebut juga menyinggung keberadaan PPPK paruh waktu.

Nurhadi menyebut kondisi PPPK paruh waktu di Ponorogo sejauh ini tidak menjadi persoalan besar. Sebab, berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, Ponorogo masih membutuhkan guru.

Ia juga mengingatkan para guru agar tidak langsung mempercayai informasi mengenai perubahan status PPPK yang beredar di media sosial.

Menurutnya, memang terdapat informasi mengenai peluang PPPK untuk mengikuti seleksi menuju status yang lebih tinggi. Namun, mekanisme dan kepastian hukumnya tetap menunggu regulasi resmi pemerintah.

“Bukan secara otomatis PPPK langsung berubah menjadi ASN. Itu masih berita. Kepastiannya nanti pasti ada regulasi yang turun,” ujarnya.

Persoalan kekurangan guru dengan demikian bukan sekadar soal menambah jumlah tenaga pendidik. Ada regulasi, kewenangan, administrasi, hingga persoalan Dapodik yang harus diperhitungkan.

Sekolah membutuhkan guru agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Tetapi di saat yang sama, setiap langkah pengisian kekosongan harus dilakukan dengan hati-hati agar solusi yang diambil tidak berubah menjadi masalah baru.(Nang/Red).