Baja Ringan Revitalisasi Sekolah Ponorogo dari Luar Kota, Ada Apa dengan Pengadaannya?
Salah satu sekolah di Ponorogo yang dapat program revitalisasi 2026
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Ponorogo tak hanya menyisakan pekerjaan fisik. Pengadaan material atap baja ringan di sejumlah sekolah turut memunculkan pertanyaan, setelah pekerja pemasang dan materialnya diketahui berasal dari luar daerah.
Pantauan di SDN 1 Pintu menunjukkan, proyek revitalisasi dengan anggaran Rp1,15 miliar itu melibatkan pekerja pemasang baja ringan asal Saradan, Madiun. Selama pengerjaan, sejumlah pekerja bahkan tinggal beberapa hari di bangunan sekolah.
Sementara itu, pemasangan genting memanfaatkan genting bekas yang dibersihkan kembali.
Pola serupa ditemukan di SDN 1 Ngrupit, Kecamatan Jenangan, yang menerima anggaran revitalisasi Rp657 juta. Pemasangan rangka baja ringan di ruang-ruang kelas terpantau telah rampung. Pekerjaan yang tersisa adalah pemasangan genting di satu ruangan.
Sejumlah pekerja bangunan lokal menyebut, pengerjaan sekaligus pengadaan baja ringan atau galvalum dilakukan pihak dari luar Ponorogo, yakni dari Ngawi.
“Bahannya didatangkan dari pabrik langsung, dari Bandung dan katanya ada cabang di Solo,” ungkap salah seorang pekerja.
Menurut dia, pemasangan baja ringan di SDN 1 Ngrupit telah selesai dan para pekerjanya sudah kembali ke daerah asal. Adapun pemasangan genting selanjutnya dikerjakan oleh tukang dari Ponorogo.
Pola pengadaan jadi pertanyaan
Kesamaan pola di dua sekolah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan material atap. Mulai dari siapa penyedianya, bagaimana penentuan harga satuan, hingga apakah pengadaan dilakukan secara terpisah di masing-masing sekolah atau melalui mekanisme terpusat.
Jika material untuk beberapa proyek dibeli secara kolektif, mekanisme tersebut dapat berkaitan dengan konsolidasi pengadaan. Strategi ini pada prinsipnya memungkinkan pembelian dalam jumlah besar untuk memperoleh harga lebih kompetitif.
Namun, asal material dan tenaga kerja dari luar daerah saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pengadaan dilakukan secara terorganisasi ataupun melanggar aturan. Kepastian mengenai mekanisme tersebut harus ditelusuri melalui dokumen kontrak, bukti transaksi, serta keterangan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
Aspek harga juga penting diperiksa. Apabila pembelian dalam jumlah besar menghasilkan potongan harga, nilai transaksi dalam dokumen pertanggungjawaban harus sesuai dengan pembayaran riil. Pemanfaatan selisih anggaran maupun sisa dana wajib mengikuti ketentuan sumber pembiayaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
Jangan berhenti pada bangunan fisik
Dengan nilai anggaran gabungan Rp1,807 miliar di dua sekolah tersebut, transparansi pengadaan menjadi bagian penting yang patut diperhatikan. Masyarakat bukan hanya berkepentingan melihat ruang kelas yang selesai direnovasi, melainkan juga memastikan anggaran digunakan sesuai perencanaan dan spesifikasi pekerjaan.
Penggunaan genting bekas yang dibersihkan kembali di SDN 1 Pintu juga perlu dilihat berdasarkan spesifikasi teknis, kelayakan material, serta kesesuaiannya dengan rencana anggaran biaya (RAB). Penggunaan kembali material tidak otomatis bermasalah, sepanjang diperbolehkan dalam perencanaan dan memenuhi persyaratan kualitas serta keamanan bangunan.
Di sisi lain, keterlibatan penyedia dan pekerja dari luar daerah juga bukan dengan sendirinya sebuah pelanggaran. Namun, kondisi tersebut layak menjadi pintu masuk untuk menelusuri proses pengadaan, terutama apabila terdapat pola serupa di sejumlah titik revitalisasi.
Pihak sekolah, pelaksana proyek, dan instansi terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pembelian baja ringan, identitas penyedia, harga material, serta kesesuaian realisasi belanja dengan dokumen anggaran.
Sebab, keberhasilan revitalisasi sekolah tidak cukup diukur dari rampungnya bangunan. Transparansi proses, kualitas pekerjaan, dan pertanggungjawaban setiap rupiah anggaran juga menjadi bagian dari tujuan program tersebut.(Nang/Red).
