Kursi Wabup Ponorogo Tak Kunjung Terisi, Nyoto Wiyono Ingatkan Bahaya Polemik dan Turunnya Kepercayaan Publik

Ir. Nyoto Wiyono, MS Mantan Inspektorat Kabupaten Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Kekosongan jabatan Wakil Bupati Ponorogo berpotensi menjadi persoalan serius apabila proses pengisiannya berlarut-larut. Bukan hanya menyangkut kelengkapan kepemimpinan daerah, kebuntuan politik juga berisiko memunculkan polemik di tengah masyarakat dan menggerus kepercayaan publik terhadap partai politik.

Ir. Nyoto Wiyono, MS, mantan pejabat Inspektorat Kabupaten Ponorogo menyoroti pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Menurut perspektif tata kelola pemerintahan, kekosongan jabatan wakil bupati perlu disikapi secara serius. Sebab, keberadaan wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap struktur kepemimpinan, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang dirancang untuk membantu kepala daerah menjalankan tugasnya.

Ketika posisi tersebut terlalu lama kosong, pembagian tugas dan fungsi pendampingan kepala daerah tidak dapat berjalan secara optimal sebagaimana ketika bupati dan wakil bupati menjabat bersama.

Kebuntuan Politik Bisa Berujung Polemik

Persoalan menjadi lebih rumit apabila proses pengisian jabatan tersendat akibat perbedaan kepentingan di antara partai politik pengusung. Dinamika politik memang tidak bisa dihindari, tetapi harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan daerah.

Nyoto menilai persoalan pengisian jabatan perlu dilihat lebih luas daripada sekadar persaingan untuk mendapatkan posisi. Yang menjadi perhatian utama ialah bagaimana pemerintahan tetap berjalan efektif dan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kebuntuan politik.

"Apabila proses tersebut berlangsung tanpa kejelasan, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Masyarakat bisa mempertanyakan keseriusan partai politik dalam menjalankan tanggung jawabnya setelah kontestasi Pilkada selesai."Ujar Nyoto Wiyono sambil tersenyum-senyum lebar.

Dalam konteks itu, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan, bukan dibiarkan berkembang menjadi tarik-menarik kepentingan yang berkepanjangan.

Beban Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat

Kekosongan jabatan wakil bupati tidak serta-merta menghentikan jalannya pemerintahan. Bupati tetap menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, tidak adanya wakil kepala daerah definitif membuat fungsi pendampingan dan pembagian tugas kepemimpinan tidak berjalan dalam susunan yang lengkap.

Situasi tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengisian jabatan. Pemerintahan daerah membutuhkan koordinasi yang kuat, pengawasan yang efektif, serta konsistensi pelaksanaan program pembangunan.

Pengalaman Nyoto di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo juga menjadi latar belakang yang relevan dalam melihat pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pengisian jabatan semestinya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik, tetapi juga kebutuhan pemerintahan dan kapasitas figur yang akan menjalankan amanah.

Regulasi Harus Menjadi Pedoman Penyelesaian

Pengisian jabatan wakil bupati yang kosong diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pengusulan dua calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk dipilih melalui DPRD, dengan memperhatikan persyaratan sisa masa jabatan.

Ketika sisa masa jabatan masih memenuhi ketentuan, proses pengisian perlu ditangani dengan kesungguhan dan kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Tantangan muncul ketika para pihak kesulitan mencapai kesepakatan mengenai nama calon. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian apabila komunikasi politik mengalami kebuntuan.

Karena itu, setiap pihak perlu memahami bahwa proses politik tetap harus berjalan dalam koridor hukum. Perbedaan kepentingan bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan daerah terhadap kepastian proses.

Jangan Sampai Rakyat Menjadi Korban Tarik-Menarik Kepentingan

Bagi Ponorogo, pengisian jabatan Wakil Bupati seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan politik. Para pemangku kepentingan perlu membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan perbedaan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Jabatan wakil bupati bukan semata-mata kursi kekuasaan yang diperebutkan. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab untuk mendukung kepala daerah, membantu memastikan program berjalan, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, proses pengisian jabatan membutuhkan keterbukaan, komunikasi yang konstruktif, serta komitmen bersama untuk mencari jalan keluar.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan politik bukan hanya siapa yang berhasil menduduki jabatan, tetapi juga bagaimana para elite mampu menuntaskan persoalan dengan mengedepankan kepentingan publik.

Ponorogo membutuhkan kepastian dalam tata kelola pemerintahan. Semakin cepat proses pengisian jabatan diselesaikan sesuai aturan, semakin terbuka pula kesempatan untuk memusatkan perhatian pada agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat.(Nang/Red).