Rapat Komite Sekolah Berujung Permintaan Dana, Wali Murid Pertanyakan Tanggung Jawab Negara
Suasana Rapat Komite di salah satu SMP Negeri di Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Rapat komite sekolah semestinya menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Namun, ketika pembahasan berujung pada permintaan sumbangan atau partisipasi dana, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan?
Pertanyaan itu mengemuka setelah rapat komite di salah satu SMP negeri di Ponorogo pada Jumat (16/10/2026) menuai keberatan dari seorang wali murid. Ia menilai, pola pembahasan pendanaan sekolah perlu dievaluasi agar orang tua tidak terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang harus menutup berbagai kebutuhan operasional maupun pembangunan sarana pendidikan.
Wali murid yang dalam pemberitaan ini disebut Wali tersebut menegaskan, keberatannya bukan semata-mata soal besar atau kecilnya nominal dana yang diminta. Baginya, persoalan ini menyangkut prinsip penyelenggaraan pendidikan serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
“Masalah pemenuhan dan pembangunan sarana fisik sekolah itu sepenuhnya urusan dan tanggung jawab negara. Masyarakat sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak,” ujarnya saat dikonfirmasi secara terpisah.
Menurut dia, kebutuhan fasilitas pendidikan tidak semestinya secara otomatis diarahkan kepada orang tua siswa. Pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban penyelenggaraan pendidikan dijalankan melalui perencanaan anggaran dan kebijakan yang memadai.
Bukan Semua Kegiatan Harus Dibebankan kepada Orang Tua
Sorotan Wali tidak berhenti pada pembangunan fisik sekolah. Ia juga mempertanyakan munculnya alasan padatnya agenda pemerintah daerah, mulai dari festival, perlombaan hingga berbagai kegiatan rutin, yang disebut turut menambah beban sekolah.
Menurutnya, kegiatan semacam itu perlu ditempatkan secara proporsional. Jika merupakan bagian dari program pemerintah daerah, pembiayaannya semestinya direncanakan melalui mekanisme anggaran yang sesuai, bukan serta-merta dialihkan kepada wali murid.
Di sisi lain, sekolah juga perlu memilah kegiatan berdasarkan manfaat langsungnya bagi proses pembelajaran. Tidak semua agenda harus menjadi prioritas apabila pelaksanaannya justru menambah beban pembiayaan yang harus ditanggung keluarga siswa.
Persoalan ini sekaligus mengingatkan bahwa komite sekolah perlu menjalankan fungsi pengawasan, pertimbangan, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan secara transparan. Pelibatan orang tua seharusnya memperkuat tata kelola sekolah, bukan menciptakan kesan bahwa keberlangsungan program pendidikan bergantung pada kemampuan finansial wali murid.
Mutu Pembelajaran Harus Menjadi Prioritas
Wali juga mengkritisi alasan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang kerap membutuhkan dukungan pendanaan. Ia berpandangan, peningkatan kualitas pembelajaran utama tetap harus menjadi perhatian pertama sekolah.
Mata pelajaran seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila, menurut dia, perlu mendapat perhatian serius melalui peningkatan kualitas pengajaran dan kompetensi guru.
Sementara itu, pengembangan minat dan bakat siswa dapat dilakukan melalui pola kemitraan dengan praktisi atau tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus.
Sekolah, misalnya, dapat membuka kelas pengembangan seni tari, musik, atau bidang keterampilan lainnya dengan melibatkan pihak yang kompeten. Model tersebut, menurut Wali, perlu dirancang secara terpisah dan transparan agar pengelolaan kegiatan tidak menambah kerumitan administrasi maupun membebani orang tua tanpa kejelasan.
Meski demikian, pola kemitraan semacam itu tetap harus memperhatikan ketentuan pendidikan, perlindungan hak siswa, serta prinsip akses yang adil bagi seluruh peserta didik.
Kontribusi Orang Tua Harus Jelas Manfaatnya
Hal lain yang menjadi keberatan Wali adalah belum terlihatnya hubungan yang jelas antara besarnya dana yang dihimpun dari orang tua dan hasil pendidikan yang diterima siswa.
Ia menilai, tambahan pembiayaan semestinya disertai tujuan yang terukur, perencanaan yang terbuka, serta evaluasi manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa hal tersebut, permintaan dana berisiko menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam pandangannya, sekolah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa suatu program membutuhkan biaya. Pihak sekolah juga perlu menerangkan apa urgensi program tersebut, bagaimana pembiayaannya direncanakan, serta manfaat konkret yang diharapkan bagi perkembangan siswa.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Orang tua berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai program sekolah, sementara setiap bentuk dukungan masyarakat perlu dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu dibedakan pula antara sumbangan yang bersifat sukarela dan pungutan yang mewajibkan pembayaran. Mekanisme pendanaan melalui komite sekolah tidak boleh mengaburkan perbedaan tersebut ataupun membuat orang tua merasa terpaksa demi memastikan anaknya memperoleh layanan pendidikan yang semestinya.
Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar persoalan setuju atau tidak setuju terhadap permintaan dana. Lebih jauh, persoalannya adalah bagaimana sekolah negeri memastikan kebutuhan pendidikan terpenuhi tanpa mengabaikan tanggung jawab pemerintah dan kemampuan ekonomi keluarga siswa.
Pendidikan yang bermutu seharusnya dibangun melalui perencanaan anggaran yang baik, pengajaran yang berkualitas, serta tata kelola yang transparan. Bukan semata-mata melalui besarnya kontribusi finansial yang berhasil dihimpun dari orang tua.(Nang/Red).
