Rekor di Ponorogo, 45 Pejabat Eselon III Digembleng Jadi Pemimpin Berkinerja
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Sebanyak 45 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang pelaksanaan PKA di Ponorogo.
Pembukaan pelatihan berlangsung di Kecamatan Ngebel, Kamis (8/10/2026). Pesertanya merupakan pejabat setingkat eselon III, mulai kepala bidang, sekretaris perangkat daerah, hingga kepala bagian.
Besarnya jumlah peserta menjadi momentum bagi Pemkab Ponorogo untuk memperkuat kualitas aparatur. Sebab, pembangunan daerah bukan semata perkara anggaran, infrastruktur, atau kecanggihan teknologi. Di balik semua itu, ada kapasitas manusia yang menentukan arah dan hasilnya.
Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi. Menurut dia, pembangunan fisik tidak akan berjalan optimal tanpa aparatur yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai.
“Man behind the gun itu sangat penting,” ujar pejabat yang akrab disapa Ugin tersebut.
Bagi Ugin, PKA bukan sekadar agenda peningkatan kompetensi. Pelatihan itu juga menjadi ruang bagi para pejabat untuk memperkuat kolaborasi, memperluas pengalaman, dan membangun jejaring kerja antar aparat pemerintah.
Ia mengingatkan peserta agar menjadikan integritas sebagai landasan selama mengikuti pelatihan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan harus berjalan beriringan dengan kemampuan bekerja sama.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalah menilai pejabat administrator memegang peran strategis dalam menggerakkan organisasi pemerintahan. Mereka dituntut tidak hanya piawai menjalankan tugas teknis, tetapi juga mampu membangun kepemimpinan berbasis kinerja.
Karena itu, Heru berharap 45 peserta mampu melahirkan inovasi yang dapat diterapkan di perangkat daerah masing-masing. Aksi Perubahan yang menjadi bagian dari pelatihan harus menghasilkan manfaat nyata, bukan berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif.
“Reformasi birokrasi bukan hanya soal instrumen teknis, tetapi bagaimana terjadi transformasi,” jelasnya.
Rekor jumlah peserta tersebut sekaligus menghadirkan tantangan bagi birokrasi Ponorogo: memastikan peningkatan kompetensi benar-benar berbuah pada kinerja organisasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Sebab, keberhasilan pelatihan pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya pejabat yang mengikuti pendidikan, melainkan dari perubahan yang dirasakan masyarakat.(Nang/Kominfo).
