Transfer Pusat Dipangkas Rp142,3 Miliar, APBD Ponorogo 2027 Terancam Tertekan
Bunda lisdyarita Plt Bupati Ponorogo ketika sampaikan nota keuangan RAPBD 2027
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Rancangan APBD Kabupaten Ponorogo 2027 menghadapi tantangan fiskal setelah alokasi transfer dari pemerintah pusat dipangkas Rp142,33 miliar. Penurunan ini terutama dipicu berkurangnya Dana Desa hingga Rp130,91 miliar, disusul hilangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Selasa (20/10/2026), saat Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2027.
Dalam paparannya, Lisdyarita menjelaskan, pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp2,27 triliun. Namun, setelah terbit surat Menteri Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun dari Rp1,737 triliun menjadi Rp1,595 triliun.
Pemangkasan paling besar terjadi pada Dana Desa. Dari semula Rp223,56 miliar, alokasinya kini menjadi Rp92,64 miliar. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp130,92 miliar yang berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah desa.
Selain itu, alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan sebesar Rp10,18 miliar menjadi nihil. Kondisi ini membuat Pemkab Ponorogo harus mencari sumber pendanaan lain untuk memenuhi belanja wajib bidang kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Lisdyarita mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan mencari solusi bersama untuk memitigasi dampak penurunan transfer tersebut. Pembahasan lanjutan APBD 2027 pun menjadi penting agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu pelayanan publik dan prioritas pembangunan daerah.
Penyertaan Modal Perumda Sari Gunung Ditarik
Di tengah tantangan fiskal tersebut, rapat paripurna juga menyepakati penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung.
Wakil pimpinan DPRD Ponorogo, Pamudji, saat membacakan hasil panitia khusus (pansus), menyampaikan bahwa rencana penyertaan modal tersebut tidak dilanjutkan. Raperda dikembalikan kepada Bupati Ponorogo setelah adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Pemkab Ponorogo menilai penyertaan modal harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, setiap alokasi anggaran harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga menilai persoalan Perumda Sari Gunung tidak cukup diselesaikan dengan suntikan modal. Pembenahan mendasar terhadap kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, keuangan, aset, dan model bisnis perusahaan dinilai perlu dilakukan terlebih dahulu.
Langkah berikutnya mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan, penilaian kinerja manajemen, kajian kelayakan usaha, inventarisasi aset, serta penyusunan rencana restrukturisasi dengan target kinerja yang terukur.
Penarikan Raperda penyertaan modal ini menjadi penanda bahwa rencana penggunaan uang daerah perlu ditimbang kembali berdasarkan kemampuan keuangan dan manfaat yang bisa dihasilkan.
Di sisi lain, berkurangnya transfer pusat menuntut Pemkab dan DPRD Ponorogo semakin cermat menentukan prioritas APBD 2027, terutama dalam menjaga pelayanan kesehatan, pembangunan desa, dan kebutuhan masyarakat.(Nang/Red).
