Semua fraksi DPRD sayangkan keberadaan TP2K, bukan team percepatan program tapi ..

Sunarto,S.Pd
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 

PONOROGO, SINYALPONOROGO - Raperda APBD 2024 Kabupaten Ponorogo memang sudah disahkan pada Kamis malam, 30/11. Namun dalam perjalanan menuju kesana ada hal yang menjadi pertanyaan besar semua fraksi DPRD mengapa raperda disahkan di injury time. 

Ketika hal itu ditanyakan langsung dengan ketua DPRD kabupaten Ponorogo, Sunarto mengaku bahwa itu terjadi ketika rapat pansus DPRD membahas Raperda APBD 2024.

Dimana, dalam rapat pansus tersebut sempat deadlock. Deadlock itu kata Sunarto terjadi bukan persoalan pembahasan tapi karena masih rendahnya serapan APBD 2023 terutama bantuan keuangan khusus desa (BKKD) dan bantuan hibah. 

Sementara APBD 2023 telah ditetapkan pada tahun 2022 dengan berdebat dan lain sebagainya. 

"Tapi ternyata ujung-ujungnya ada sebagian besar secara administrasi belum memenuhi. Baik itu SK Bupati atau disposisi Bupati. Tapi setelah kita lakukan klarifikasi ada pihak lain yang membuat bupati tidak tanda tangan."ujar Sunarto .

Tidak segera tanda tangannya bupati terkait pencairan BKKD dan bantuan hibah karena ada faktor di dinas dan ada yang disampaikan pansus karena TP2K. Makanya dalam pansus dikatakan TP2K bukan team percepatan program tapi ternyata tidak mempercepat program bupati.

"Kita sangat menyayangkan saja keberadaan TP2K."terangnya.

Bahkan lanjut ketua DPRD , pihaknya dalam rapat Paripurna perubahan APBD 2023 juga sempat ditanyakan fraksi fungsi TP2K? Dan ternyata TP2K adalah stafnya staf ahli Bupati. Dengan logika mereka bekerja atas rekomendasi perintah dari staf ahli bupati.

"Soal itu kita sudah kasih masukan kepada bupati. Ya..itu bukan hanya bupati saja tapi untuk kita semua kedepan agar lebih baik lagi."jelasnya.

Namun begitu, dirinya tidak mau disebut bahwa keberadaan TP2K menghambat kinerja. Hanya saja memang pihaknya sering menemui hal itu di lapangan sesuatu yang tidak sulit dilakukan bupati menjadi lebih sulit. 

Dirinya memberi contoh terkait tata laksana surat yang katanya dikoreksi oleh TP2K sementara pemkab sendiri sudah memiliki perangkat OPD yang lengkap. Menurutnya  bagaimana memaksimalkan OPD yang ada agar tidak berbenturan.

"TP2K itu sama dengan team kegiatan lainnya dan boleh-boleh saja. Tapi efektif atau tidak sebagaimana saya sampaikan  fakta di lapangan begitu. Dan itu dikatakan semua fraksi DPRD menyayangkan soal itu."pungkasnya.(Nang).