Kang Giri Bawa “Pekerjaan Rumah” dari KPK: Benahi Pokir, Hibah, hingga e-Katalog
Kang Bupati Sugiri Sancoko dalam berbagai kegiatan, terlihat sekda Agus dsn Bunda di
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pulang dari Jakarta dengan setumpuk catatan penting usai mengikuti rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat pekan lalu. Isu yang dibahas bukan perkara sepele: mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Semuanya menyangkut transparansi dan tata kelola keuangan publik.
“Pasti ada yang kurang patuh aturan. Padahal semua harus detail secara mekanisme dan mengedepankan kehati-hatian,” ujar Kang Giri –sapaan akrab Sugiri Sancoko– di sela kegiatan Lomba Cipta Menu Makanan di Sasana Praja, Senin (27/10/2025).
Menurut Kang Giri, rakor yang digelar di Gedung Merah Putih KPK itu merupakan bagian dari upaya nasional memperkuat sistem pencegahan korupsi di setiap daerah. Ponorogo mendapat giliran ke-23 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang di-assessment langsung oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.
“Pencegahan itu penting untuk tata kelola yang baik. Kesalahan yang terjadi selama ini harus jadi bahan perbaikan,” katanya.
Usai kembali dari Jakarta, Kang Giri langsung menggelar rapat internal maraton dengan sekretaris daerah, inspektorat, kepala dinas, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK). Termasuk bagian pengadaan barang/jasa yang kini didorong untuk mengoptimalkan e-katalog lokal.
“Kami duduk bersama dengan DPRD supaya tidak ada lagi keterlambatan usulan atau kesalahan tanggal. Ini sepele, tapi kalau administrasi salah, bisa jadi persoalan besar,” tegasnya.
Bupati dua periode itu menegaskan, pembenahan bukan sekadar urusan kepatuhan administratif. Lebih jauh, ia ingin setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“KPK bukan hanya mengintip dari lubang jarum. Mereka tahu persis bagaimana kami berupaya mengelola keuangan daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memutar kincir ekonomi lewat sektor wisata,” tutur Kang Giri.
Ia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi KPK sebagai momentum introspeksi dan perbaikan menyeluruh. Transparansi, akuntabilitas, dan orientasi manfaat harus jadi fondasi kerja birokrasi Ponorogo ke depan.
“Administrasinya harus benar, tapi yang lebih penting, setiap helai uang rakyat harus membawa kemaslahatan. APBD bukan sekadar angka, tapi amanah untuk kesejahteraan rakyat Ponorogo,” pungkas Kang Giri.
Penulis : Nanang
