Dua Dapur MBG Disetop, Polemik Mencuat: Antara Tuduhan Intimidasi dan Komitmen Perbaikan
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo mendadak tersendat. Dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Krebet, Kecamatan Jambon, dan Bantarangin, Kecamatan Kauman, resmi disuspend setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam operasionalnya.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hasil inspeksi tim Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya celah serius, mulai dari standar kebersihan yang belum optimal, fasilitas dapur yang dinilai kurang layak, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan.
Namun di balik temuan tersebut, polemik justru mengemuka
Pihak Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara, yang menaungi dua dapur tersebut, membantah keras tudingan adanya intimidasi terhadap pengelola dapur. Bagas, PIC yayasan di SPPG Krebet, menilai isu tersebut terkesan dibesar-besarkan.
“Tidak ada intervensi, apalagi intimidasi. Penyusunan menu sepenuhnya menjadi kewenangan ahli gizi dan tim terkait,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Ia juga menepis kabar pemangkasan anggaran bahan pangan dari Rp10.000 menjadi Rp6.500 per porsi. Menurutnya, seluruh pengadaan tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) dan memiliki bukti administrasi yang jelas.
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan cerita berbeda
Dua kepala SPPG, Moch. Syafi’i Misbachul Mufid dan Rizal Zulfikar Fikri, sebelumnya melaporkan adanya tekanan dalam operasional dapur. Mulai dari dugaan intervensi kebijakan hingga ancaman hukum. Mereka juga menyoroti adanya selisih anggaran bahan pangan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Laporan itu memicu respons cepat dari BGN. Inspeksi mendadak pun dilakukan—dan berujung pada keputusan tegas: penghentian sementara operasional.
Meski demikian, langkah suspend tidak dimaknai sebagai akhir, melainkan jeda untuk berbenah.
Bagas mengakui penghentian operasional merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh. Perbaikan kini difokuskan pada pembenahan IPAL dan fasilitas dapur agar sesuai standar.
“Ini murni untuk perbaikan. Kami tetap berkomitmen menjalankan program MBG dengan lebih baik,” tegasnya.
Hal senada disampaikan mitra dapur, H. Darno. Ia mengaku terkejut dengan keputusan tersebut, namun memilih fokus pada pembenahan.
“Perbaikan sudah kami lakukan. Harapannya bisa segera normal kembali,” katanya.
Di tengah tarik-menarik narasi, satu hal yang tak boleh luput: tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak.
Polemik ini justru menjadi pengingat, bahwa program sebesar MBG tak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga tentang akuntabilitas, transparansi, dan standar kualitas yang tak bisa ditawar.
Jika perbaikan berjalan serius, Ponorogo bukan hanya bisa memulihkan program ini—tetapi juga menjadikannya contoh bagaimana kebijakan publik diuji, dikritisi, lalu diperkuat demi kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Nanang
