Warga Pertanyakan Transparansi BUMDes Pulung, Dana Ratusan Juta Tak Pernah Dilaporkan

Megah, Kantor Desa Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Sorotan publik kini mengarah pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pulung, Kecamatan Pulung, yang dinilai tidak transparan. Kusni, tokoh masyarakat sekaligus pengurus LPMD Desa Pulung, menegaskan bahwa warga berhak tahu bagaimana dana desa dikelola, terutama yang disalurkan untuk kegiatan BUMDes sejak 2016 hingga kini.

“Sejak berdiri, belum pernah ada laporan BUMDes yang disampaikan secara terbuka dalam musyawarah desa. Padahal setiap tahun selalu ada penyertaan modal dari Dana Desa,” ujar Kusni, Senin (13/10/2025).

Ia menyebut, setiap tahun BUMDes Pulung menerima kucuran dana desa, bahkan pada 2025 ini mendapat tambahan Rp100 juta dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai pemanfaatan dana tersebut.

“Warga wajar mempertanyakan. Kami ingin BUMDes transparan, ada laporan pertanggungjawaban di forum musdes agar masyarakat tahu uang desa digunakan untuk apa,” tegas Kusni.

Kusni menambahkan, sesuai aturan terbaru, 20 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes. Dengan nilai sekitar Rp170 juta, masyarakat belum melihat adanya kegiatan nyata yang mendukung program tersebut. Karena itu, ia meminta agar penyaluran dana desa berikutnya ditunda sampai ada kejelasan laporan.

Lebih jauh, Kusni menilai bahwa transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintah desa terhadap warganya.

“Kalau ada laporan dan transparansi, masyarakat akan tahu. Kalau BUMDes dikelola dengan baik, tentu akan memberi manfaat besar bagi warga, sekaligus menambah pendapatan asli desa (PADesa),” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Desa Pulung sebenarnya memiliki potensi ekonomi cukup besar, seperti pengelolaan pasar hewan dan pertokoan milik desa yang disewakan kepada masyarakat.

“Kalau nggak salah, tahun kemarin saja potensi penerimaan dari situ lebih dari Rp400 juta. Jadi kalau semua dikelola dengan benar, desa ini bisa maju,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Pulung, Muhammad Maksum, saat dikonfirmasi Sinyal Ponorogo, tidak berada di kantor. Ketika dihubungi melalui pesan singkat, ia menyebut sedang membantu warga mengurus BPJS dan menyarankan agar media mengonfirmasi langsung ke ketua BUMDes.

Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya redaksi menghubungi Danang, Ketua BUMDes Pulung, belum mendapat respons. Pesan dan panggilan telepon belum dijawab.

Warga berharap BUMDes Pulung tidak hanya menjadi nama di atas kertas, melainkan benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, sulit rasanya BUMDes memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Kusni.(Nang/Red/SP).