Dugaan Pemotongan BLTS Kesra di Desa Slahung Ramai di Medsos, Warga Geram

Gambar hanya ilustrasi saja pemotongan BLT Kesra di desa Slahung Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, mengemuka dan memantik kemarahan publik. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di grup Facebook Info Warga Slahung, sejak Sabtu (27/12/2025).

Unggahan tersebut pertama kali diposting oleh akun bernama Cendrawasih sekitar enam jam sebelum berita ini ditulis. Dalam waktu singkat, unggahan itu mendapat ratusan like dan komentar dari warganet. Mayoritas komentar bernada kecaman dan kekecewaan, ditujukan kepada oknum perangkat desa yang diduga terlibat dalam pemotongan bantuan sosial.

Dalam unggahannya, akun Cendrawasih menggunakan bahasa Jawa dengan diksi kasar dan vulgar. Meski demikian, substansi yang disampaikan cukup serius. Ia menuding adanya pemotongan BLTS Kesra yang seharusnya diterima warga secara utuh.

Menurut unggahan tersebut, pada bulan Desember 2025, bantuan BLTS Kesra dicairkan sekaligus untuk tiga bulan. Artinya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semestinya menerima total Rp900 ribu. Namun, warga disebut hanya menerima Rp600 ribu. Sisanya, Rp300 ribu, diduga dipotong oleh oknum perangkat desa.

“Harusnya dapat Rp900 ribu, tapi yang diterima cuma Rp600 ribu. Sisanya ke mana?” tulis akun tersebut, yang kemudian memicu reaksi keras dari warga lainnya.

Sejumlah komentar warganet menyebut praktik semacam itu bukan hal baru. Ada pula yang mendesak agar aparat penegak hukum, inspektorat daerah, hingga camat setempat turun tangan melakukan klarifikasi dan audit.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Slahung belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh wartawan dengan menghubungi yang bersangkutan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun, belum ada respons atau pernyataan yang diterima.

Kasus ini kembali menegaskan rapuhnya kepercayaan publik terhadap tata kelola bantuan sosial di tingkat desa. BLTS Kesra sejatinya dirancang sebagai jaring pengaman sosial bagi warga rentan, terlebih di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Ketika bantuan tersebut justru diduga dipotong, bukan hanya hak warga yang tercederai, tetapi juga rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Penulis : Nanang