Ratusan Sopir Dump Truk Geruduk DPRD Ponorogo, Tuntut Keadilan Ekonomi dan Kepastian Tambang
Aksi demo para sopir Dum Truck di depan kantor DPRD dengan tuntutan membuka tambang kembali
PONOROGO, SINYALPONOROGO — Ratusan sopir dump truk yang tergabung dalam Paguyuban Reyog Dump Truk Ponorogo menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (15/1/2026). Aksi tersebut menyita perhatian warga karena puluhan dump truk diparkir rapi di kawasan Alun-alun Ponorogo hingga sepanjang Jalan Alun-alun Timur, tepat di depan kantor DPRD.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Para sopir menyuarakan satu keresahan yang sama: lumpuhnya ekonomi rakyat kecil akibat penutupan aktivitas tambang pasir yang tak kunjung disertai solusi konkret.
Koordinator aksi, Minim Subarno, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk pembangkangan terhadap aturan, melainkan jeritan warga yang kehilangan sumber penghidupan.
“Yang kami perjuangkan bukan sekadar tambang dibuka. Ini soal perut rakyat. Sopir menganggur, bengkel sepi, warung tutup, UMKM mati pelan-pelan. Kalau Senin depan tidak ada keputusan, tentu akan lain ceritanya,” tegas Minim dalam orasinya.
Menurutnya, penutupan tambang telah memicu efek domino yang luas. Pasir bagi masyarakat bukan sekadar material bangunan, melainkan penopang hidup—untuk makan sehari-hari, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, hingga upah buruh.
 |
| Minim Subarno, Koordinator aksi demo ratusan sopir di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo |
Minim menekankan, Paguyuban Reyog Dump Truk Ponorogo tidak menolak regulasi maupun upaya pelestarian lingkungan. Namun, kebijakan yang diambil tanpa dialog dan kepastian hukum dinilai mencederai rasa keadilan.
“Kami siap diatur, siap diawasi, siap taat hukum. Tapi jangan matikan penghidupan rakyat kecil tanpa solusi,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah daerah membuka kembali aktivitas tambang pasir dengan pengawasan ketat dan regulasi yang jelas. Selain itu, mereka mendesak adanya fasilitasi perizinan bagi penambang dan pelaku usaha kecil agar tidak terus berada dalam posisi serba salah.
Terkait kerusakan jalan akibat aktivitas tambang dan angkutan, Minim menegaskan pihaknya tidak lari dari tanggung jawab. Namun, ia meminta pemerintah membuka ruang dialog untuk merumuskan skema kompensasi yang adil dan tidak memberatkan masyarakat.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan sopir dan paguyuban diterima audiensi oleh DPRD Kabupaten Ponorogo. Mereka berharap pertemuan tersebut menjadi pintu awal lahirnya kebijakan yang adil—menjaga lingkungan tanpa mengorbankan keberlangsungan hidup ribuan keluarga di Ponorogo.
Penulis : Nanang
