Wanita di Pusaran Korupsi Sugiri Sancoko, Jejak Kekuasaan yang Terbuka Perlahan
Enam wanita menghiasi pemberitaan dalam OTT KPK di Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO— Sederet nama perempuan menghiasi pemberitaan dalam operasi dan rangkaian penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo. Sebagian di antaranya dinilai memegang peran kunci, tercermin dari pemanggilan KPK yang dilakukan berulang kali. Keterlibatan mereka ada yang mulai terang, namun tak sedikit pula yang masih samar-samar, menunggu pengungkapan lanjutan penyidik.
Berikut redaksi merangkum nama-nama perempuan yang telah dipanggil KPK untuk pendalaman dan penelusuran perkara dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo nonaktif), Agus Pramono, Yunus Mahatma, dan Sucipto.
Sedikitnya enam perempuan tercatat menjalani pemeriksaan. Mereka adalah Indah Bekti Pratiwi (IBP), Dian Vivit Pahalaningrum—istri dr. Yunus Mahatma, Lely anggota DPRD Ponorogo, Erni Kepala Bagian Umum Setda, Dyah Ayu Kepala Dinas Kesehatan, serta Ninik, Kepala Desa Bajang. Beberapa nama bahkan dipanggil lebih dari satu kali, mengindikasikan adanya informasi penting yang masih digali penyidik.
Penyidikan KPK tidak berhenti pada dugaan perbuatan individu. Fokus diarahkan pada pola relasi kekuasaan, alur kebijakan, serta kemungkinan aliran dana haram yang mengalir melalui jabatan strategis dan kedekatan personal. Dalam banyak kasus korupsi daerah, skema semacam ini kerap digunakan untuk menyamarkan jejak.
Para perempuan tersebut selama ini dikenal publik sebagai figur profesional, aktif di birokrasi, politik, hingga pemerintahan desa. Namun dalam pusaran perkara korupsi, posisi strategis justru dapat berubah menjadi simpul penting yang menentukan apakah praktik rasuah berjalan atau terbongkar.
Hingga kini, KPK belum menetapkan status tersangka terhadap para perempuan tersebut. Mereka masih berstatus saksi. Namun pemanggilan berulang memberi pesan tegas: penyidik masih menyusun kepingan besar kasus yang diduga melibatkan lebih dari satu aktor dan lebih dari satu peran.
Kasus yang menyeret Sugiri Sancoko dan lingkar dekatnya menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar soal pelaku utama, melainkan jaringan kekuasaan yang bekerja dalam diam. Publik Ponorogo kini menanti kejelasan: siapa yang hanya mengetahui, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.(Red/Nang).
