Mutasi Kepsek SMPN 1 Ponorogo Disorot, Praktisi Hukum Beberkan Potensi Pelanggaran Administrasi
0 menit baca
 |
| Wahyu Dhita Putranto, SH, MH WDP Lawyer & Partner |
PONOROGO, SINYALPONOROGO —
Kebijakan mutasi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo kian menjadi sorotan. Penempatan kepala SMP Negeri 1 Ponorogo tidak hanya memantik tanda tanya publik, tetapi juga mengundang kritik dari kalangan praktisi hukum yang menilai potensi adanya persoalan administratif dalam proses tersebut.
Wahyu Dhita Putranto, SH., MH, praktisi hukum dari WDP Lawyer & Partner, menegaskan bahwa mutasi jabatan dalam birokrasi memang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK). Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada koridor hukum administrasi negara.
“Setiap keputusan tata usaha negara, termasuk SK mutasi, wajib diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),” ujarnya kepada sinyal Ponorogo Rabu, 22/4/2026.
Uji Kepastian Hukum dan Kecermatan
Dalam pandangannya, penggunaan sistem nasional seperti KSPS yang terintegrasi dengan BKN tidak serta-merta menjamin keputusan telah tepat secara substansi. Sistem, kata dia, hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif.
Ia menekankan pentingnya asas kecermatan dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UU 30/2014. Artinya, setiap mutasi harus didasarkan pada pertimbangan objektif, termasuk rekam jejak, kompetensi, serta hasil penilaian kinerja.
“Jika mutasi dilakukan tanpa dasar pertimbangan yang matang atau tidak linier dengan rekam jejak jabatan, maka patut diduga terjadi cacat prosedur,” tegasnya.
Transparansi dan Hak Publik
Wahyu juga menyoroti aspek keterbukaan informasi. Dalam Pasal 10 UU 30/2014, asas keterbukaan menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, munculnya polemik di tengah masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara transparansi sistem dan transparansi informasi kepada publik.
“Pemerintah daerah wajib menjelaskan secara rinci parameter merit system yang digunakan—meliputi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tanpa itu, wajar jika publik berspekulasi,” ujarnya.
Hal ini juga selaras dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menegaskan bahwa manajemen ASN harus berbasis sistem merit, yakni kebijakan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Lebih jauh, Wahyu mengingatkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dalam kebijakan mutasi. Dalam Pasal 17 UU 30/2014, pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, baik dengan melampaui, mencampuradukkan, maupun bertindak sewenang-wenang.
“Jika mutasi dilakukan bukan untuk kepentingan organisasi atau peningkatan mutu pendidikan, melainkan karena faktor non-teknis, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.
Konsekuensinya, SK mutasi tersebut dapat diuji melalui upaya administratif hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dibatalkan.
Asas Keadilan dan Kepentingan Umum
Penempatan kepala sekolah di lembaga unggulan seperti SMPN 1 Ponorogo, menurut Wahyu, juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepentingan umum.
Ia merujuk pada pentingnya stabilitas dan kualitas kepemimpinan di sekolah unggulan yang menjadi barometer pendidikan daerah. Mutasi yang memicu polemik justru dinilai kontraproduktif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan.
“Jika proses ini mencederai rasa keadilan bagi tenaga pendidik lain yang lebih berkompeten, maka legitimasi keputusan tersebut menjadi lemah, baik secara moral maupun hukum,” katanya.
Uji Kesesuaian Regulasi Teknis
Selain UU Administrasi Pemerintahan dan UU ASN, Wahyu juga menyinggung perlunya mengacu pada regulasi teknis terkait penugasan kepala sekolah, seperti Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Dalam aturan tersebut, kepala sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta pengalaman dan rekam jejak yang relevan.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi pejabat yang ditunjuk dengan standar yang diatur, maka SK mutasi sangat rentan untuk dibatalkan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wahyu mendorong adanya eksaminasi publik terhadap kebijakan mutasi tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.
Di tengah perdebatan antara klaim objektivitas sistem dan kritik publik, polemik ini menjadi ujian nyata bagi transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Ponorogo.
“Pernyataan ‘sudah sesuai sistem’ tidak cukup. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan proses dan dasar pertimbangan. Di situlah kepercayaan dibangun,” pungkasnya.
Penulis : Nanang
