Sorotan SPMB Ponorogo: Keluhan Zonasi hingga Jalur Prestasi, Garda Satu Minta Investigasi Menyeluruh

Budiono alias Bendol, Ketua DPC Garda Satu Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO — Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kabupaten Ponorogo kembali menuai sorotan. Sejumlah keluhan dari masyarakat mencuat, mulai dari jalur zonasi hingga jalur prestasi non-akademik yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan.

Budiono, yang akrab disapa Bendol, Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai proses seleksi tahun ini terkesan “carut marut” karena banyaknya laporan dari wali murid yang merasa dirugikan.

“Saya mengikuti perkembangan seleksi SPMB di Ponorogo, dan memang banyak keluhan dari masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujar Budiono, Kamis (25/6/2026).

Sorotan publik, menurutnya, paling ramai mengarah pada dua sekolah, yakni SDN 1 Mangkujayan dan SMAN 1 Ponorogo. Namun ia menduga persoalan serupa juga berpotensi terjadi di sekolah lain, hanya saja tidak semua berani menyuarakan.

“Yang ramai di media memang dua sekolah itu. Tapi bisa jadi sekolah lain juga mengalami hal serupa, hanya tidak banyak yang berani speak up,” imbuhnya.

Kejanggalan Jalur Zonasi dan Prestasi

Budiono menilai terdapat indikasi kejanggalan dalam penerapan jalur zonasi. Secara aturan, calon siswa yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah seharusnya memiliki prioritas. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

“Idealnya yang dekat diterima, tapi ini yang jauh malah masuk. Ini yang menjadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Tak hanya itu, jalur prestasi non-akademik juga tak luput dari kritik. Ia menyebut ada calon siswa dengan segudang prestasi yang justru tidak lolos seleksi, sementara peserta lain dengan capaian lebih minim bisa diterima.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan publik terhadap potensi praktik yang tidak transparan, bahkan tak menutup kemungkinan adanya dugaan “jual beli kursi”.

Desakan Investigasi dan Transparansi

Atas berbagai kejanggalan itu, Budiono mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.

“Harus ada penjelasan terbuka dari pihak sekolah maupun dinas terkait. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan menurun,” ujarnya.

Ia juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ikut mengawal dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran dalam proses SPMB.

Evaluasi Tahunan yang Tak Kunjung Tuntas

SPMB merupakan agenda rutin tahunan. Namun, berulangnya keluhan serupa setiap tahun menunjukkan adanya persoalan sistemik yang belum terselesaikan.

Pengamat pendidikan menilai, transparansi data, digitalisasi sistem seleksi, serta pengawasan independen menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola penerimaan siswa baru ke depan.

Budiono berharap momentum ini tidak hanya berhenti pada polemik, tetapi menjadi pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh.

“Jangan sampai setiap tahun selalu ada masalah yang sama. Harus ada evaluasi serius agar ke depan lebih baik dan adil,” pungkasnya.

Penulis : Nanang