Kisah Lisdyarita: Saat Kekuasaan Tak Sejalan dengan Kekayaan

Bunda lisdyarita  Plt Bupati Ponorogo

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Di tengah persepsi umum bahwa jabatan publik identik dengan akumulasi kekayaan, kisah Lisdyarita justru berjalan ke arah sebaliknya. Perempuan yang akrab disapa Bunda Lis ini mengalami penyusutan harta secara signifikan saat berada di lingkar kekuasaan.

Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat, pada 2021 total kekayaan bersih Lisdyarita berada di angka Rp12,9 miliar. Setahun kemudian, nilainya relatif stagnan. Namun pada 2023, angka itu merosot tajam menjadi Rp3,2 miliar—penurunan yang tidak lazim bagi seorang pejabat publik.

Penurunan tersebut bukan tanpa sebab. Aset tanah dan bangunan yang sebelumnya bernilai Rp12,5 miliar menyusut menjadi Rp5,2 miliar. Di saat yang sama, muncul beban utang sebesar Rp2 miliar. Kondisi itu diperparah oleh keputusan Lisdyarita untuk menjual sejumlah aset pribadinya demi membiayai aktivitas politik.

“Harta benda hanya titipan Allah, semoga menjadi maslahat, bukan musibah,” ujarnya. 

Tak hanya properti, kendaraan pribadi pun ikut dilepas. Dalam fase tersebut, Lisdyarita hanya memiliki dua unit sepeda motor untuk menunjang mobilitas keluarga. Baru pada 2025, ia mampu membeli kembali mobil bekas keluaran 2017 dari hasil tabungan.

Fenomena ini menghadirkan ironi tersendiri. Di saat publik kerap memandang pejabat sebagai simbol kemapanan, Lisdyarita justru menjalani fase penurunan ekonomi di tengah tanggung jawab politik yang semakin besar.

Tahun Ujian dan Kehilangan

Tahun 2023 menjadi titik terberat dalam perjalanan hidupnya. Suaminya, almarhum Cholik Agus Diyanto, yang selama ini menjadi mentor sekaligus pendamping politik, terserang stroke. Kondisi itu membuat Lisdyarita harus melangkah sendiri di tengah dinamika politik yang terus berjalan.

Dengan restu sang suami, ia mengambil keputusan sulit: menjual aset dan mengajukan pinjaman ke perbankan. Dunia politik yang sebelumnya menjadi ruang aktualisasi, berubah menjadi medan perjuangan yang sarat beban.

Namun bagi Lisdyarita, politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Ia memaknainya sebagai ruang untuk menunaikan janji.

“Politik itu bukan soal berjanji lalu menghindar, tapi bagaimana menepatinya. Kekuasaan bukan cek kosong,” tegasnya.

Antara Pengorbanan dan Pengabdian

Meski mengalami tekanan finansial, Lisdyarita tetap meyakini bahwa pengorbanannya memiliki nilai. Baginya, kemajuan Ponorogo menjadi tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjaga stabilitas kekayaan pribadi.

“Politik itu mahal, tapi bagi saya sepadan,” ujarnya.

Memasuki 2025, kondisi keuangannya mulai menunjukkan sedikit perbaikan. LHKPN mencatat total kekayaan bersihnya meningkat menjadi Rp3,5 miliar. Aset tanah dan bangunan tetap di angka Rp5,2 miliar, sementara utang masih bertahan di Rp2 miliar. Ada tambahan pada sektor alat transportasi, senilai Rp291 juta dari pembelian mobil bekas.

Kisah Lisdyarita menjadi anomali di tengah narasi besar tentang pejabat publik dan kekayaan. Ia menghadirkan potret lain: bahwa kekuasaan tidak selalu berbanding lurus dengan kemapanan ekonomi.

Di Ponorogo, cerita ini mungkin akan dikenang sebagai kisah tentang pilihan—antara mempertahankan harta atau mengorbankannya demi jalan pengabdian.(Nang/Red).