Sekolah Negeri di Ponorogo Terhimpit Beban Kegiatan OPD, Dukungan Minim, Anggaran Mandek

Gambar hanya ilustrasi saja

PONOROGO, SINYALPONOROGO – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Ponorogo kini menghadapi tekanan berlapis. Di satu sisi dituntut mendukung berbagai program pemerintah daerah, di sisi lain terbentur keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Keluhan ini mencuat dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kabupaten Ponorogo, Achmad Junaidi. Ia secara terbuka mengungkapkan beratnya beban sekolah dalam mengakomodasi berbagai kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melibatkan sekolah sebagai pelaksana di lapangan.

“Setiap kegiatan OPD selalu melibatkan sekolah, sementara dukungan anggaran hampir tidak ada. Ini yang menjadi beban serius bagi kami,” ujar Junaidi kepada media Kamis, 2/7/2026.

Menurutnya, setidaknya ada lima OPD yang rutin melibatkan sekolah dalam programnya, mulai dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Keluarga Berencana.

Ironisnya, berbagai kegiatan tersebut seringkali membutuhkan pembiayaan tidak sedikit, sementara sekolah tidak diperbolehkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk mendanainya.

Beban Kegiatan Budaya Paling Berat

Salah satu yang paling dirasakan berat adalah kegiatan berbasis budaya. Dalam momentum Grebeg Suro misalnya, sekolah harus mengeluarkan biaya besar untuk menampilkan kesenian Reyog.

“Untuk satu grup Reyog saja bisa menghabiskan ratusan juta. Ini baru selesai, sekarang sudah ada lagi permintaan untuk mendukung tari massal dari Disbudparpora,” ungkap Junaidi sambil menunjukkan surat permintaan terbaru.

Kondisi ini menempatkan sekolah dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin tetap mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas Ponorogo. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat langkah tersebut tidak mudah dijalankan.

Putar Otak di Tengah Keterbatasan

Tanpa dukungan anggaran yang jelas, pihak sekolah harus “memutar otak” agar kegiatan tetap berjalan. Salah satu cara yang ditempuh adalah menggalang partisipasi masyarakat. Namun langkah ini pun tidak selalu berjalan mulus.

“Ketika kami mencoba menggalang partisipasi, seringkali justru dianggap pungutan liar. Padahal ini untuk mendukung kegiatan yang juga bagian dari program pemerintah,” jelasnya.

Di tengah situasi tersebut, sekolah juga dihadapkan pada persoalan klasik: kekurangan tenaga pengajar. Banyak guru yang memasuki masa pensiun tanpa ada pengganti akibat moratorium pegawai.

Untuk menutup kekurangan, sekolah terpaksa mengandalkan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ironisnya, honor mereka sebagian besar juga harus ditanggung oleh sekolah.

“Tenaga pengajar saja kami harus mencari anggaran sendiri untuk honor. Ini menjadi beban tambahan di luar kegiatan OPD,” tambahnya.

Antara Tuntutan dan Realitas

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan dan realitas di lapangan. Masyarakat berharap sekolah mampu mencetak generasi unggul dan berprestasi, sementara pemerintah daerah mendorong keterlibatan sekolah dalam berbagai program strategis.

Namun tanpa dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai, sekolah justru menjadi pihak yang paling terbebani.

“Bukan berarti kami tidak mendukung program pemerintah. Kami sangat mendukung, terutama dalam pelestarian budaya. Tapi kami juga butuh dukungan nyata agar semua bisa berjalan baik,” tegas Junaidi.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius, baik dalam bentuk dukungan anggaran, kebijakan yang lebih fleksibel, maupun percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar.

Jika tidak, beban yang terus menumpuk dikhawatirkan justru akan mengganggu fokus utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Butuh Solusi Sistemik

Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar keluhan administratif, melainkan sinyal perlunya penataan ulang pola kolaborasi antara OPD dan sekolah. Tanpa skema pendanaan yang jelas dan pembagian peran yang proporsional, sekolah akan terus berada di posisi paling rentan.

Ponorogo dikenal sebagai daerah dengan kekuatan budaya yang besar. Namun menjaga dan mengembangkan budaya tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah tanpa dukungan sistemik.

Di tengah berbagai keterbatasan, sekolah tetap berupaya menjalankan perannya. Namun pertanyaannya kini, sampai sejauh mana daya tahan itu bisa bertahan tanpa intervensi nyata dari pemerintah daerah?(Nang/Red).