APBD Ponorogo 2027 Mulai Terarah, Infrastruktur hingga PAD Jadi Prioritas
Anik Suharto, S.Sos
Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Arah pembangunan Kabupaten Ponorogo pada 2027 mulai terlihat. Pemerintah daerah bersama DPRD sepakat menempatkan perbaikan infrastruktur, pelayanan dasar, pengelolaan sampah hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sejumlah prioritas.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna DPRD Ponorogo, Kamis (13/8/2026). Dalam rapat yang sama juga disepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto mengatakan, penyusunan KUA-PPAS telah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Untuk 2027, terdapat 13 poin prioritas yang mengacu pada tema “Akselerasi Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Sektor Strategis, Investasi, Industri, serta Pelayanan Dasar Didukung Infrastruktur yang Berkualitas.”
Salah satu sorotan utama adalah infrastruktur. DPRD meminta pemeliharaan dan perbaikan jalan serta jembatan mendapat dukungan anggaran yang memadai dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Pemeliharaan dan perbaikannya perlu menjadi perhatian dan didukung anggaran yang memadai,” kata Anik.
Tak hanya infrastruktur, sektor perhubungan juga menjadi perhatian. DPRD mendorong meterisasi penerangan jalan umum (PJU) untuk menekan potensi kebocoran pembayaran. Penataan titik parkir serta penertiban kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi dan berat yang diizinkan juga masuk dalam agenda.
Di bidang kesehatan, dukungan anggaran diarahkan untuk penguatan fasilitas RSUD Bantarangin. Dewan berharap peningkatan fasilitas tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, tetapi juga mampu mendongkrak PAD.
Sementara di sektor kebencanaan, DPRD meminta kebutuhan belanja tidak terduga (BTT) BPBD dapat dipenuhi untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat.
Fasilitas olahraga juga mendapat perhatian. Stadion Batoro Katong, gedung olahraga hingga kolam renang dinilai perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman, nyaman dan sesuai standar.
Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru madrasah diniyah menjadi salah satu perhatian. DPRD juga mendorong pemerataan guru melalui regrouping sekolah.
Penguatan aparatur sipil negara turut menjadi bagian dari prioritas. Pemerintah daerah diminta mengembangkan kompetensi pegawai, pelatihan serta manajemen talenta berbasis meritokrasi agar penataan organisasi dan pengisian jabatan sesuai kebutuhan.
Sejumlah kebutuhan lain yang masuk perhatian ialah pembangunan sarana gedung perpustakaan daerah, perekaman KTP untuk mendukung pembentukan lima desa baru, pengamanan aset daerah, serta penanganan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah.
PAD juga menjadi target penting. Pemerintah daerah dan DPRD sepakat mendorong inovasi, intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran serta optimalisasi aset daerah yang memiliki nilai ekonomis.
“Peningkatan PAD perlu dilakukan dengan inovasi dan optimalisasi potensi yang sudah dimiliki daerah. Digitalisasi pembayaran juga penting agar pelayanan lebih mudah sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan,” ujar Anik.
Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan KUA-PPAS menjadi pedoman awal bagi perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan dan batas maksimal anggaran sesuai prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“KUA dan PPAS ini menjadi pegangan agar program yang direncanakan dapat disusun sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Lisdyarita.
Dengan kesepakatan tersebut, tahapan penyusunan APBD 2027 akan berlanjut ke pembahasan rancangan peraturan daerah. Pemerintah daerah berharap seluruh proses berjalan tepat waktu dan tetap menjaga belanja agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jika diterjemahkan secara sederhana, APBD Ponorogo 2027 diarahkan bukan sekadar membiayai program rutin. Jalan dan jembatan dibenahi, layanan dasar diperkuat, sampah ditangani, sementara sumber pendapatan daerah digenjot. Tantangannya kini adalah memastikan prioritas tersebut benar-benar terlihat dalam alokasi anggaran dan dirasakan masyarakat.(Nang/Adv).
