GMAS dan Garda Satu Tolak Geotermal Ngebel, Warga Khawatir Lapindo Jilid 2
Lokasi proyek geotermal di Gondowido Ngebel Ponorogo
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Penolakan terhadap rencana proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di kawasan Ngebel, Ponorogo, terus mengemuka. LSM Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (GMAS) bersama Garda Satu Ponorogo menyatakan menolak tegas proyek tersebut karena khawatir terhadap dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Ketua LSM GMAS Ponorogo, Bandi Budho, mengatakan dampak jangka panjang proyek panas bumi perlu menjadi perhatian serius. Ia juga menyoroti sosialisasi yang menurutnya belum menjangkau seluruh masyarakat di sekitar lokasi proyek.
“Kami dari GMAS Ponorogo menyatakan menolak adanya proyek geotermal di Ponorogo,” tegas Bandi.
Sikap serupa disampaikan Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, Budiono alias Bendol, yang juga menolak tegas rencana proyek tersebut.
Kekhawatiran warga turut ramai disampaikan melalui komentar di media sosial. Sejumlah warga mengaitkan proyek Ngebel dengan tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo yang meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat terdampak.
“Bagaimana kalau Ngebel menjadi seperti Lapindo? Siapa yang bertanggung jawab?” menjadi salah satu pertanyaan yang mencerminkan kegelisahan warga.
Perbandingan tersebut merupakan kekhawatiran masyarakat, bukan bukti bahwa proyek geotermal Ngebel akan menimbulkan bencana serupa. Namun, warga membutuhkan penjelasan mengenai potensi risiko, perlindungan lingkungan, dan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi dampak yang merugikan.
Di sisi lain, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita meminta masyarakat tidak langsung memandang proyek geotermal sebagai ancaman. Menurutnya, proyek tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung pasokan energi listrik. Ia meminta sosialisasi segera dilakukan di tingkat desa maupun kecamatan.
Sekda Ponorogo, Agus Sugiarto, juga menyebut proyek tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa proses perizinan telah dilakukan di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang konkret mengenai keamanan proyek, hasil kajian lingkungan, potensi risiko, serta pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian.
Sebab, selain kepentingan pasokan energi nasional, keselamatan warga dan kelestarian lingkungan Ngebel juga menjadi persoalan yang menuntut jawaban jelas dari pemerintah maupun pelaksana proyek.(Nang/Red).
