Tutup tambang ilegal di Ponorogo, satu dari empat tuntutan mahasiswa PMII gelar aksi demo di depan kantor Bupati

Aksi demo mahasiswa PMII Ponorogo di depan kantor Bupati Ponorogo 

PONOROGO, SINYALPONOROGO - Puluhan mahasiswa Ponorogo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ponorogo kembali menggelar aksi demontrasi di depan kantor Bupati Ponorogo Rabu, 15/11/2023.

Aksi demo PMII ini sempat menjadi perhatian kalangan ASN di lingkungan gedung lantai delapan karena para mahasiswa berusaha masuk hingga di depan pendopo Kabupaten Ponorogo. 

Aksi demo mahasiswa PMII ini dikawal ketat aparat dari kepolisian dan juga satpol PP sehingga aksi demo mahasiswa berlangsung aman dan damai.

Dialog dengan perwakilan pemkab, tapi mahasiswa menolak mereka hanya ingin bertemu bupati Sugiri Sancoko 

Tampak terlihat Suko Kartono, Kepala Bakesbangpol dan Sumarno, Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo menemui puluhan mahasiswa sambil sesekali memberi pencerahan kepada teman mahasiswa bahwa bapak Bupati tidak ada di tempat karena sedang ada acara di Surabaya.

"Mohon maaf. Bapak Bupati saat ini lagi ada acara di surabaya. Sehingga tidak bisa menemui teman mahasiswa."ujar Suko Kartono, kepada teman-teman mahasiswa.

M. Hanif Zein Arrosin, Ketua PC PMII Kabupaten Ponorogo ketika orasi 

Tapi sayang, teman mahasiswa tidak begitu percaya saja dengan keterangan tersebut dan tetap minta surat kedinasan jika bupati lagi ada di Surabaya dan lagi-lagi perwakilan bupati tidak bisa menunjukkan itu semua. 

Bahkan teman mahasiswa juga minta foto selfi keberadaan Bupati Sugiri di Surabaya dan permintaan itu juga tidak bisa mereka penuhi akhirnya teman mahasiswa melakukan orasi di halaman gedung lantai delapan dan setelah itu membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

M. Hanif Zein Arrosin, Ketua PC PMII Kabupaten Ponorogo kepada awak media menjelaskan dalam aksi demo tersebut setidaknya ada 4 tuntutan yang ditujukan kepada bupati Ponorogo untuk menindaklanjuti.

Tuntutan pertama adalah soal keberadaan tambang ilegal di kabupaten Ponorogo yang begitu meresahkan masyarakat karena banyak akses jalan rusak akibat ulah penambang liar.

"Kita minta kepada bupati untuk menutup tambang ilegal di Kabupaten Ponorogo."pintanya.

Kekesalan teman mahasiswa semakin menjadi soal rencana pemkab yang akan menarik pajak tambang ilegal di Kabupaten Ponorogo.

"Ini bagaimana pemkab. Sudah tahu tambang Ilegal bukannya ditutup malah ditarik pajak."imbuhnya.

Selanjutnya tuntutan kedua adalah soal progres pembangunan TPA Mrican yang akan bisa mengurangi volume sampah tapi sampai detik ini belum ada action dan gunungan sampah semakin membahayakan masyarakat.

"Kita ingin menagih janji Bupati soal progres pembangunan TPA Mrican. Dia janji akan bisa menyelesaikan masalah TPA Mrican tapi sampai hari ini belum ada realisasi padahal itu sudah enam bulan lalu berjanji kepada kita."terangnya.

Kemudian tuntutan ketiga adalah soal pencemaran limbah kotoran sapi di pudak dan Sooko yang hingga kini belum ada langkah nyata dari pemkab. Padahal lanjut Hanif kasus pencemaran limbah kotoran sapi sudah berlangsung lama bahkan bertahun-tahun.

"Kita minta kepada pak bupati segara ada tindaklanjut penyelesaian soal limbah kotoran sapi yang dibuang ke sungai."jelasnya.

Dan tuntutan keempat adalah soal penggunaan dana RT yang konon mendapat 10 juta per RT pertahun. Pihaknya selama ini menilai banyak kebijakan yang tidak pas dan sesuai seperti program biopori sangat tidak tepat karena tidak sesuai peruntukan di setiap RT. 

Oleh karena itu, kedepan teman mahasiswa minta dana RT 10 juta per RT pertahun bisa dikelola oleh RT sendiri sesuai kebutuhan di lingkungan masing-masing.(Nang).