Workshop dan Desk penyusunan laporan pertanggungjawaban BKK propinsi Jatim
PONOROGO, SINYALPONOROGO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ponorogo menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur. Dalam workshop dan desk yang digelar di Angkringan Ndoro Bei, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Senin (18/11/2024), delapan desa penerima program Bumdesa dan Desa Berdaya didorong untuk menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara akuntabel.
Enam desa penerima program Bumdesa meliputi Wonodadi (Ngrayun), Kalimalang (Sukorejo), Kedungbanteng (Sukorejo), Coper (Jetis), Patik (Pulung), dan Pupus (Ngebel). Sementara dua desa lainnya, Sumoroto (Kauman) dan Bringinan (Jambon), merupakan penerima program Desa Berdaya.
 |
| Semangat, workshop dan Desk penyusunan laporan pertanggungjawaban BKK propinsi Jatim 2024 di kabupaten Ponorogo |
Para peserta diminta membawa laptop untuk mempermudah praktik penyusunan LPJ yang dipandu oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo.
Kepala Dinas PMD Ponorogo, Toni Sumarsono, menekankan bahwa pengelolaan Bumdesa harus dilengkapi legalitas yang jelas. Hingga saat ini, terdapat 131 Bumdesa di Ponorogo yang telah berbadan hukum.
Hal ini dinilai penting sebagai perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha desa.
Toni juga menyoroti penggunaan dana penyertaan modal senilai Rp100 juta per desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana ini, katanya, harus dimasukkan ke rekening Bumdesa dan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, bukan belanja habis pakai.
Menurutnya, inovasi dan pengelolaan dana yang baik akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan desa.
Ia mengingatkan bahwa desa penerima program harus menyusun LPJ dengan baik dan tepat waktu. Ketidakpatuhan dalam penyusunan LPJ dapat berdampak pada kepercayaan pemerintah terhadap pengajuan program serupa di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Sunarto, Direktur Bumdesa Raharjo Desa Campurejo, menyampaikan bahwa Angkringan Ndoro Bei yang menjadi lokasi acara ini adalah salah satu unit usaha Bumdesa Raharjo. Berdiri sejak 2016, usaha ini awalnya bergerak di bidang batik dan edukasi perkebunan kelengkeng.
Kini, unit usaha tersebut telah berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
Program BKK ini diharapkan mampu memacu inovasi dan kreativitas desa dalam mengelola potensi lokal mereka. Dengan pengelolaan yang transparan, desa-desa penerima program dapat menjadi contoh sukses pengelolaan Bumdesa di Ponorogo dan Jawa Timur.(Nang).
Posting Komentar