Gambar hanya ilustrasi netralitas polri di gelaran pilkada (ist.Tempo)
PONOROGO, SINYALPONOROGO – Publik dihebohkan dengan beredarnya video viral di media sosial TikTok yang menunjukkan seorang oknum anggota polisi aktif mengenakan atribut kampanye salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada Ponorogo 2024. Video tersebut diunggah oleh akun Budihariyantoo dengan keterangan, "Iki piye iki, jare netral kok memihak?" dan telah ditonton ribuan kali.
Dalam video itu, terlihat seorang pria yang diketahui adalah Aipda Y, anggota Polsek Ngrayun, mengenakan kaos bergambar Lisdyarita—calon wakil bupati pasangan Sugiri-Lisdyarita. Pada kaos tersebut juga tertera tulisan “Nderek Bunda Lisdyarita,” yang semakin memicu spekulasi publik mengenai netralitas aparat kepolisian dalam pesta demokrasi ini.
Netralitas polisi dalam gelaran Pilkada adalah isu krusial. Berdasarkan arahan Kapolri hingga Kapolda, anggota Polri dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis, apalagi menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat.
Ketegasan Polres Ponorogo
Menanggapi video tersebut, Kasi Propam Polres Ponorogo, Iptu Muji'an, langsung memberikan klarifikasi. Ia memastikan bahwa Polres Ponorogo bertindak tegas sesuai arahan pimpinan.
“Sesuai instruksi Kapolri, Kapolda, dan Kapolres, anggota Polri wajib bersikap netral dalam Pilkada. Adanya kasus ini langsung ditindaklanjuti dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di Paminal Polda Jatim,” ujar Muji’an saat ditemui awak media pada Kamis (21/11/2024).
Muji’an menambahkan, langkah ini diambil untuk menghindari kesan keberpihakan jika pemeriksaan dilakukan di Polres Ponorogo. "Kapolres tegas, jika diperiksa di sini dikhawatirkan dianggap tidak netral. Saat ini kami menunggu hasil pemeriksaan dari Paminal Polda Jatim," jelasnya.
Respons Publik dan Tantangan Polri
Kasus ini memicu sorotan tajam dari masyarakat Ponorogo, yang mempertanyakan netralitas institusi Polri dalam Pilkada serentak 2024. Sebagai institusi yang dipercaya menjaga keamanan dan ketertiban, sikap netral Polri menjadi pondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik.
"Kalau aparat sudah memihak, bagaimana kami bisa yakin Pilkada ini berjalan adil?" ungkap Eko warga Ponorogo.
Kini, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan Paminal Polda Jatim terhadap Aipda Y, sembari berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparat kepolisian. Netralitas tidak hanya menjadi tuntutan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, suasana politik di Ponorogo semakin memanas menjelang hari pemungutan suara. Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bergantung pada kandidat, tetapi juga aparat yang menjaga prosesnya.(Nang).
Posting Komentar